• KANAL BERITA

Data dan Keterbukaan Informasi Publik Diatur Perda

Foto: Kepala Diskominsta Kota Magelang, Catur Budi Fajar mensosialisasikan Raperda tentang data dan keterbukaan informasi publik kepada berbagai elemen masyarakat yang hadir dalam sosialisasi. (suaramereka.com/Asef Amani)
Foto: Kepala Diskominsta Kota Magelang, Catur Budi Fajar mensosialisasikan Raperda tentang data dan keterbukaan informasi publik kepada berbagai elemen masyarakat yang hadir dalam sosialisasi. (suaramereka.com/Asef Amani)

MAGELANG, suaramerdeka.com – Pemkot Magelang bakal membuat peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang data dan keterbukaan informasi publik. Perda ini merupakan tindak lanjut dari adanya peraturan walikota (Perwal) nomor 25 tahun 2015 tentang Data Go.

Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominsta) Kota Magelang, Catur Budi Fajar mengatakan, tahun ini pihaknya mencoba meningkatkan Perwal menjadi Perda. Perda ini nanti bisa memayungi data-data yang ada di OPD jajaran Pemkot Magelang dan keterbukaan publik.

“Penyusunan Perda ini untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah,” ujarnya dalam sosialisasi Raperda di ruang rapat lantai 1 Setda Kota Magelang, Jumat (25/5).

Dia menuturkan, keberadaan Perwal 25/2015 tentang Data Go sebagai pusat informasi data daerah terpadu selama ini hanya mengakomodir pengelolaan statistik sektoral saja. Sementara, tantangan keterbukaan informasi publik dan smart city mengharuskan adanya sistem informasi terintegrasi yang menyediakan data dan informasi publik dalam skala yang lebih luas.

“Dengan Perda ini, diharapkan dapat mendorong keterbukaan dan transparansi data. Sehingga, tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan yang berbasis pada data. Tujuan akhirnya mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” katanya.

Penyusunan Perda ini, katanya harus melalui berbagai tahapan. Mulai dari pembuatan konsep Raperda, masuk ke bagian hukum, harmonisasi Raperda, sosialisasi Raperda, perbaikan-perbaikan, hingga pembahasan di panitia khusus (pansus) DPRD Kota Magelang.

“Tahapan saat ini baru sampai sosialisasi Raperda yang diikuti berbagai elemen masyarakat. Kita menerima masukan maupun koreksi mereka terkait Raperda yang sudah disusun," tuturnya.


(Asef Amani/CN42/SM Network)