• KANAL BERITA

Sri Mulyani Bantah THR PNS Bermuatan Politis

Foto: Istimewa
Foto: Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Aparatur negara akan memperoleh gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya berturut-turut selama bulan Juni dan Juli. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kebijakan pemerintah tersebut sudah dibahas secara matang sejak lama.

Menurutnya, pemberian THR kepada pengawai negeri sipil (PNS), prajurit TNI, anggota Polri, dan pensiunan PNS tidak bermuatan politis karena sudab dibahas saat Rancangan Undang-undang APBN 2018 tahun lalu. "Kemarin sudah ditulis di dalam UU APBN yang sudah kita bahas selama ini, itu sudah dianggarkan, jadi selama ini sudah dibahas sejak tahun lalu," katanya di Jakarta, Kamis (24/5).

Menurutnya, kebijakan yang diambil pemerintah terkait dengan pemberian THR bagi para abdi negara sudah dibahas sejak awal masa penyusunan kerangka. Seperti halnya skema pemberian THR untuk tahun 2019, lanjutnya, pembahasannya sudah dimulai sejak penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF).
Dia menambahkan pemberian THR kepada PNS dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga tingkat konsumsi masyarakat.

Pasalnya, THR PNS kali ini lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, PNS dapat gaji pokok ditambah tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, tunjangan tambahan atau satu kali gajih penuh (take home pay).

"Kita lihat saja nanti pertumbuhan ekonomi, hari ini kita fokus pada stabilitas, momentum pertumbuhan kita lihat dari sisi komponen yang mengkontribusikan, apakah itu konsumsi, investasi, ekspor. Namun hari-hari ini akan bersama-sama Bank Indonesia terus menjaga stabilitas, artinya jangan sampai suatu confident itu terganggu gejolak yang terjadi, tapi kita berharap pada kuartal II ini optimisme bisa didapat," paparnya.


(Kartika Runiasari/CN26/SM Network)