• KANAL BERITA

Had Kifayah Jateng Terendah

Irfan Syauqi Beik dalam diskusi publik tentang Had Kifayah. (suaramerdeka.com/Hartono Harimurti)
Irfan Syauqi Beik dalam diskusi publik tentang Had Kifayah. (suaramerdeka.com/Hartono Harimurti)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Diskusi mengenai had kifayah ( standar dasar kebutuhan seseorang atau keluarga ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada sebagai upaya menetapkan kelayakan penerima zakat) telah lama dilakukan para ulama dan pakar dalam berbagai literatur yang beragam.

Namun hingga kini, Indonesia belum pernah memiliki nilai had kifayah yang terukur dengan jelas dan objektif. Maka Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) berinisiatif melakukan kajian dan berhasil menetapkan had kifayah tersebut.

“Hasil penghitungan had kifayah oleh Baznas menunjukkan bahwa rata-rata had kifayah di Indonesia mencapai Rp 3.011.142,00 per keluarga per bulan. Sedangkan had kifayah per orangan mencapai angka Rp 772.088,00 per kapita per bulan. Kajian had kifayah yang dilakukan Puskas Baznas dapat dijadikan acuan dalam penyaluran zakat di Indonesia,” kata Direktur Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas), Irfan Syauqi Beik, dalam diskusi publik di Hotel Sofyan Menteng, Rabu sore.

Menurut Irfan, ada tiga provinsi yang memiliki nilai had kifayah terendah. Dimulai dari Jawa Tengah (Rp 2.791.147,00/keluarga/bulan), Jambi (Rp2.833.264,00/keluarga/bulan) dan Sulawesi Tengah (Rp 2.844.637,00/keluarga/bulan).

"Sementara tiga provinsi yang memiliki nilai had kifayah tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur (Rp 3.363.105,00/keluarga/bulan). Papua (Rp 3.340.837,00/keluarga/bulan) dan Papua Barat (Rp 3.317.964,00/keluarga/bulan). Jadi dari seluruh wilayah Indonesia, yang terendah adalah Jateng dan yang tertinggi adalah NTT," kata Irfan.

Penilaian yang dilakukan untuk menentukan batas kecukupan had kifayah, jelas Irfan, meliputi tujuh dimensi. Yaitu, makanan, pakaian, tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga, ibadah, pendidikan, kesehatan dan transportasi.

“Ketujuh dimensi ini didasarkan pada analisis kebutuhan hidup layak dalam perspektif maqasid syari’ah. Nilai had kifayah ditentukan per keluarga, dengan asumsi rata-rata setiap keluarga terdiri atas empat orang yakni suami, istri, satu anak usia sekolah dasar (SD), dan satu anak usia sekolah menengah pertama (SMP),” ucap dia.

Asumsi jumlah rata-rata anggota keluarga ini, imbuh dia, berdasarkan survei yang telah dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan penentuan tingkat pendidikan mengacu pada peraturan wajib belajar yang telah ditetapkan pemerintah.

Irfan menambahkan, di negeri jiran, Lembaga Zakat Selangor (LZS) Malaysia telah lama menggunakan standar had kifayah ini sebagai dasar penyaluran zakat di wilayah setempat. Meski demikian, terdapat perbedaan metode penghitungan antara had kifayah di kedua institusi tersebut.

“LZS menghitung had kifayah berdasarkan jumlah pengeluaran setiap keluarga, sedangkan metode yang digunakan Puskas Baznas adalah dengan memperhitungkan biaya dasar yang dibutuhkan sebuah keluarga untuk bertahan hidup,” ujar Irfan.

Sementara itu, anggota Baznas, Ir Nana Mintarti MP, mengapresiasi kajian Puskas ini sebagai bagian dari terobosan dan inovasi kebijakan Baznas sekaligus menunjukkan semakin pentingnya research-based policy dalam pembangunan zakat nasional saat ini.

“Semoga masyarakat menjadi semakin yakin akan komitmen Baznas untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di Tanah Air," kata Nana. 


(Hartono Harimurti/CN40/SM Network)