• KANAL BERITA

Pemkot Magelang Usulkan Tambah Penyidik PNS

SOSIALISASI: Kabid Penegakan Perundang-undangan dan Pengembangan Kapasitas Satpol PP Kota Magelang, Rumiyati (kanan) bersama Kabag Hukum Setda Kota Magelang, Maryanto menyampaikan materi dalam sosialisasi Raperda perubahan atas Perda Nomor 3 tahun 2009 tentang PPNS. (Foto: suaramerdeka.com/Asef Amani)
SOSIALISASI: Kabid Penegakan Perundang-undangan dan Pengembangan Kapasitas Satpol PP Kota Magelang, Rumiyati (kanan) bersama Kabag Hukum Setda Kota Magelang, Maryanto menyampaikan materi dalam sosialisasi Raperda perubahan atas Perda Nomor 3 tahun 2009 tentang PPNS. (Foto: suaramerdeka.com/Asef Amani)

MAGELANG, suaramerdeka.com – Pemkot Magelang telah mengusulkan penambahan jumlah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) ke pemerintah pusat. Namun, hingga saat ini belum terealisasi, karena menunggu dibukanya pendidikan di lembaga penyelenggara.

Hal itu diungkapkan Kabid Penegakan Perundang-undangan dan Pengembangan Kapasitas Satpol PP Kota Magelang, Rumiyati di sela sosialisasi Raperda perubahan atas Perda Nomor 3 tahun 2009 tentang PPNS di ruang rapat lantai I Setda Kota Magelang, Rabu (23/5).

“Jumlah PPNS kita ini sangat terbatas, yakni hanya 10 orang (4 orang PPNS undang-undang dan 6 orang PPNS penegak Perda). Padahal, idealnya setiap OPD yang memiliki Perda paling tidak punya 1 orang PPNS. Kota Magelang sendiri memiliki 29 OPD jajaran,” ujarnya.

Dikatakannya, pihaknya sudah mengusulkan penambahan, karena merupakan kebutuhan dan mendesak. Banyak sekali Perda yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan harus ditegakkan.

“Setidaknya, tiap satu OPD itu ada satu PPNS. Lebih baik lagi kalau satu Perda yang mengatur hajat hidup orang banyak diawasi oleh satu PPNS, sehingga maksimal,” katanya.

Menurutnya, Perda adalah aturan main yang dibuat dan dipatuhi bersama, sehingga harus dicermati. Jangan sampai terjadi pelanggaran Perda yang berlarut-larut, namun penindakannya lemah karena kurangnya PPNS.

Sementara itu, Kabag Hukum Setda Kota Magelang, Maryanto mengutarakan, Perda PPNS merupakan landasan hukum bagi PPNS untuk melakukan tugas mereka. Saat ini, peraturan-peraturan lebih tinggi yang mengatur tentang PPNS telah mengalami pembaharuan.

“Sehingga, Perda Nomor 3 Tahun 2009 juga menyesuaikan dan dirubah untuk mengikuti peraturan diatasnya. Beberapa hal yang dirubah dalam Perda tersebut di antaranya terkait syarat PPNS, mutasi, dan kode etik,” jelasnya.


(Asef Amani/CN41/SM Network)