• KANAL BERITA

Sinetron Dilarang Tayang, Kubu Demiz Siap Laporkan KPI

Foto Istimewa
Foto Istimewa

BANDUNG, suaramerdeka.com - Kubu Cagub Deddy Mizwar (Demiz) menyatakan akan mengambil sejumlah langkah terkait dengan larangan penayangan aktor kawakan itu pada sinetron "Cuma Di Sini" pada masa ramadan.

Mereka di antaranya meminta Komisi Penyiaran Indonesia tak main tafsir atas materi sinetron tersebut yang melibatkan Deddy Mizwar sebagai salah satu pemerannya.

"Memang betul tugas KPI mengawasi konten, tapi konten yang mana yang mereka awasi, sinetron Deddy Mizwar ini kan belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kenapa bisa melarang dan menyimpulkan, konten yang mana yang dilarang," kata Tim Advokasi Deddy Mizwar, Ferdinan Hutahayan dalam keterangan yang diterima Rabu.

"Mereka bilang sesuai peraturan PKPU Nomor 4/2017, tapi yang tidak diperbolehkan itu kan tentang penyiaran iklan. Artinya KPI menjabarkan sendiri. Mereka tidak boleh menjabarkan dan mengartikan sebuah kalimat dengan penafsiran mereka sendiri," imbuh Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat itu.

Dalam kaitan itu, pihaknya tengah menyiapkan langkah pelaporan atas kasus tersebut. Di antaranya ke PTUN supaya membatalkan surat edaran yang membuat Deddy Mizwar kena cekal di sinetronnya.

Tak hanya itu, mereka juga mempertimbangkan mengadukan persoalan tersebut ke dewan etik Komisi Penyiaran di samping opsi ke aparat berwajib. Pasalnya, tindakan KPI itu dinilai sebagai bentuk ketidakprofesionalan dan kesewenang-wenangan.

Sebelumnya, Tim Advokasi Deddy Mizwar telah menerima jawaban KPI atas somasi yang dilayangkan. Dalam jawaban tersebut, lembaga tersebut pada intinya tengah menjalankan tugas dalam pengawasan konten siaran.

"Memang sesuai UU Penyiaran tugasnya mengawasi konten siaran. Tapi konten siaran yang seperti apa dulu yang perlu diawasi. Sepertinya mereka ini belum paham tentang tugasnya sendiri mengenai konten, terutama konten yang dianggap tidak boleh tayang," katanya.

Bahwa itu berpotensi kampanye, Ferdinan menegaskan tak ada muatan tersebut dalam sinetron sang Jenderal Nagabonar. " Di sana tidak mengandung unsur kampanye. Artinya KPI tidak boleh melarang ini.Oleh karena itulah atas jawaban KPI yang kita terima dan sudah kita pelajari, maka kita putuskan tim hukum akan melapor," katanya.


(Setiady Dwi/CN19/SM Network)