• KANAL BERITA

Tak Masuk RDKK, Petani Tak Boleh Beli Pupuk Bersubsidi

Anggota TNI membantu petani membajak lahan persawahan di Dusun Jetis Desa Karangsambung Kecamatan Kalibawang, Wonosobo, baru-baru ini. (suaramerdeka.com/M Abdul Rohman)
Anggota TNI membantu petani membajak lahan persawahan di Dusun Jetis Desa Karangsambung Kecamatan Kalibawang, Wonosobo, baru-baru ini. (suaramerdeka.com/M Abdul Rohman)

WONOSOBO, suaramerdeka.com - Para pemilik kios pupuk lengkap (KPL) di Wonosobo tidak diizinkan menjual pupuk bersubsidi kepada petani yang tidak terdaftar dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Penegasan itu disampaikan Bupati Wonosobo, Eko Purnomo, melalui Surat Edaran (SE) Nomor: 520.082/2018, tentang Pemberlakuan Kartu Tani yang disampaikan kepada para camat se Wonosobo, Rabu (23/5) ini.

Bupati juga minta para camat menyampaikan agar petani yang telah mendapatkan kartu tani, untuk melakukan pembelian pupuk bersubsidi dengan menggunakan kartu tani pada KPL yang telah ditunjuk. "Untuk petani yang belum mendapatkan kartu tani, tetapi sudah terdaftar di RDKK, dapat dilayani oleh KPL dan dicatat di logbook," tulisnya, dalam surat edaran tersebut.

Para penyuluh juga diharapkan bisa menyampaikan kekurangan kartu tani ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan membagikan kepada petani yang berhak. Sementara petani yang belum mendapatkan kartu tani dan berhak mendapatkan pupuk bersubsidi, tetapi belum terdaftar di RDKK diminta untuk menjadi anggota kelompok tani dan melakukan pendaftaran RDKK kepada penyuluh setempat, guna dimasukan RDKK 2019.

Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan (Dispaperkan) Kabupaten Wonosobo, Tri Wahyu Utomo menyebutkan, realisasi penyaluran kartu tani sampai dengan April 2018, jika jumlah petani pada data e-RDKK tanggal 10 April 2018 mencapai 96.843, sebanyak 77.886 kartu tani telah dicetak pihak BRI Wonosobo.

Masih terdapat sebanyak 18.635 petani kondisi kartu taninya belum dicetak dan sebanyak 322 petani kartu taninya belum dapat diserahkan. Jika merujuk pada Surat Edaran Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 521.34/0019679 perihal Resume Hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Kartu Tani dan Persiapan Pembekalan Kartu Tani di Provinsi Jawa Tengah, penebusan pupuk evektif sejak 1 Januari 2018.

Menurut dia, alokasi pupuk bersubsidi pada kartu tani disesuaikan dengan usulan yang tercantum dalam RDKK, kois pengecer yang menjadi agen bank akan menggunakan mesin EDC sebagai alat transaksi. "Para petani pemilik kartu tani bisa melakukan penebusan pupuk bersubsidi di kios yang ditunjuk, dengan syarat menebus secara lengkap per zak dan tidak membongkar kemasan, untuk menghindari kenaikan harga," beber dia. 
 


(M Abdul Rohman/CN40/SM Network)