SEMARANG, suaramerdeka.com – Majelis Pemeriksa telah menggelar sidang gugatan dugaan pelanggaran administrasi pemilu di kantor Badan Pengawas Pemilu Jateng, Senin (21/5). Sidang pertama dengan pembacaan materi gugatan telah dilakukan dan akan dilanjutkan dengan kelengkapan saksi dan alat bukti, pada Selasa 22 Mei 2018.
Dalam perkara ini penggugat adalah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Jateng periode 2019-2024 Awigra dan tergugat adalah Komisioner KPU Jateng Hakim Junaedi. Dalam persidangan, Awigra didampingi sepuluh penasehat hukum pada Jaringan Advokasi Hukum dan Pemilu (JAHP) Jateng.
Pada saat sidang, Koordinator Jaringan Advokasi Hukum dan Pemilu (JAHP) Jateng, Teguh Purnomo menolak opsi dari Majelis Pemeriksa untuk membacakan pokok-pokok perkara. “Kami minta dibacakan secara keseluruhan atas dugaan pelanggaran administrasi terlapor sebagai komisioner KPUD Jateng,” kata Teguh.
Sidang dipimpin Ketua Majelis Pemeriksa, Fajar Saka Subkhi didampingi dua anggota majelis lainnya, Sri Wahyu Ananingsih dan Sri Sumanta.
Menurut Teguh, bahwa tindakan terlapor telah melanggar Pasal 454 ayat (3) undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Tindakannya bertentangan dengan dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum.
Dia menyebutkan objek laporan adalah tindakan terlapor yang tidak melakukan verifikasi dan atau melakukan verifikasi terhadap dokumen syarat dukungan pelapor secara profesional. Selain itu, terlapor dinilai telah menghilangkan hak konstitusi pelapor dengan mendiskualifikasi calon peserta pemilu dari jalur independen, dengan menolak berkas-berkas dukungan dan dokumen persyaratan pencalonan anggota DPD.
Setelah itu, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada terlapor untuk menanggapi. Dan selanjutnya, majelis memberikan kesempatan kepada pelapor untuk menyiapkan alat bukti dan saksi untuk sidang lanjutan pada 22 Mei 2018.
