• KANAL BERITA

Tujuh Malam, Warga Tembalang Hidup dalam Kegelapan

Direktur LBH Ikadin Jateng Heri Darman (dua dari kiri) siap mengadvokasi warga Tembalang yang rumahnya dibongkar di dekat Undip Semarang. (suaramerdeka.com/Royce Wijaya)
Direktur LBH Ikadin Jateng Heri Darman (dua dari kiri) siap mengadvokasi warga Tembalang yang rumahnya dibongkar di dekat Undip Semarang. (suaramerdeka.com/Royce Wijaya)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Enam rumah yang dihuni empat kepala keluarga (KK) di Dukuh Jurang Belimbing RT03/ RW 04 Kelurahan/ Kecamatan Tembalang dibongkar petugas Satpol PP Kota Semarang. Bukan hanya rata tanah, bangunan sederhana berdinding papan dan atap seng itu juga diputus aliran listriknya. Karenanya, empat KK kini harus hidup dalam kondisi kegelapan pada malam hari. Rumahnya di atas lahan seluas 3.080 meter persegi itu kini berlantaikan tanah, dengan atapnya langit. Rumah yang dibongkar itu dihuni Rusdi Wasito (57) bersama saudara-saudaranya, Kamidi (58), Ngadiono (64), dan Wardiono (55).
 
Pembongkaran petugas Satpol PP Kota Semarang itu diduga menyalahi ketentuan, karena tanpa didahului alat bukti atau dokumen sah surat dari pengadilan atau kepada yang bersangkutan. ''Petugas Satpol PP Kota Semarang membongkar rumah kami pada Senin (13/5) lalu. Kamar mandi pun dibongkar, meski menyulitkan kami tidak akan berupaya untuk pindah tempat,'' jelas Wasito, ketika dikunjungi Direktur LBH Ikadin Jateng, Heri Darman, didampingi ketua bidang pidana Yulianto beserta belasan anggota LBH yang siap mengadvokasi mereka.

Bahkan, di lokasi pembongkaran itu ada dua anak TK dan SD bernama Bilqis Hidayatus Solihah dan Tiya Setianingsih yang tiap malam kedinginan.

Rumah warga Dukuh Jurang Belimbing yang dibongkar itu bersebelahan dengan gedung H Fakultas Perikanan dan Kelautan, Undip. Rumah itu ditempatinya sejak 1968, dia merasa ditipu karena surat letter D sebagai bukti kepemilikan tanah saat itu diminta anak kepala kelurahan terdahulu. ''Saat itu ada anak pak Lurah yang juga guru saya minta surat letter D karena akan diganti yang baru. Dalam perkembangannya, tidak ada surat letter D yang diberikan kepada kami,'' jelas Wastito, pekerja serabutan tersebut.

Pada 2016, Satpol PP Kota Semarang memang melayangkan surat terkait somasi dan diberikan waktu 3 x 24 jam untuk pembongkaran tapi belum terealisasikan.
Namun, pada sepekan lalu, baru direalisasikan pembongkaran tanpa surat yang ditujukan kepadanya. Menurut dia, pernah pada 1986 menerima Rp 8 juta sebagai kompensasi pembongkaran dapur. Lahan rumahnya ini diklaim milik Undip, sehingga Satpol PP berupaya membongkarnya.

Di sisi lain, Heri Darman merasa prihatin dengan kondisi Wasito cs. ''Mereka ini manusia, hidup di atas puing-puing, kalau malam berada ditengah kegelapan tanpa atap rumah. Kami akan kaji data-data, kalau memang ada dugaan penyimpangan, tentu LBH Ikadin akan mengambil langkah hukum,'' jelasnya.

Terkait pembongkaran rumah itu, Kepala Satpol PP Kota Semarang, Endro Pudyo Martono, belum dapat dimintai keterangan. Dihubungi melalui telepon dan pesan SMS, yang bersangkutan tidak merespons.


(Royce Wijaya/CN40/SM Network)