• KANAL BERITA

Pekerja PT Blue Sea Industry Wadul Disperinaker

MENGADU: Para pekerja ketika mengadukan ke Disperinaker Kota Pekalongan. (suaramerdeka.com/Trias Purwadi)
MENGADU: Para pekerja ketika mengadukan ke Disperinaker Kota Pekalongan. (suaramerdeka.com/Trias Purwadi)

PEKALONGAN, suaramerdeka.com - Sebanyak 13 orang mewakili 162 pekerja PT Blue Sea Industry Pekalongan, Senin (21/5), mengadu ke Disperinaker setempat berkaitan dengan tindakan perusahaan yang meminta pekerja mengundurkan diri dengan alasan perusahaan pailit.  

‘’Akhirnya pekerja menandatangani pengunduran diri. Bagi pekerja yang masa kerjanya kurang lima tahun diberi uang tali asih Rp 2 juta sedangkan masa kerja lebih dari lima tahun diberi Rp 3 juta. Setelah itu status pekerjanya diturunkan dari pekerja tetap menjadi kontrak,’’ kata Maisaroh, juru bicara pekerja di Disperinaker itu.

Kehadiran pekerja itu diterima oleh Kabid Hubungan Industri dan Jaminas Sosial Priyetmi dan Mediator Hubungan Industri Disperinaker, Lilis Suhaidah. Pengaduan mereka sebagai tindak lanjut setelah mengadukan ke DPRD pekan lalu karena perusahaan dinilai melanggar UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Maisaroh menjelaskan, tali asih Rp 2 juta-Rp 3 juta itu diberikan April 2018 setelah pekerja mundur. ‘’Masa kerja pekerja potong kepala ikan itu antara 9-11 tahun. Namun tali asih setelah mundur hanya diberikan Rp 2 juta hingga Rp 3 juta. Karena itu, kami mengajukan tuntutan pada perusahaan produksi surimi itu,’’  katanya.

Namun, kata dia, kondisi pekerja tersebut tidak mendapatkan pembelaan dari serikat pekerja di perusahaan. ‘’Serikat pekerja hanya membiarkan dan tidak memberikan pembelaan,’’ katanya.

Mengenai alasan perusahaan pailit dan keuangan kolaps, menurut Maisaroh, itu tidak benar. Buktinya, pekerja yang mundur tetap diminta bekerja sebagai tenaga kontrak dan perusahaan tetap beroperasi sampai sekarang.

‘’Jika perusahaan pilit, seharusnya berlaku UU 13/2003 yang mewajibkan perusahaan melaporkan kepailitannya kepada instansi berwenang dan membayar pesangon sesuai pasal 156 UU tersebut,’’ katanya.

Karena itu, mereka meminta kepada Disperinaker untuk membela pekerja dan memeriksa, mengawasi, dan menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan perusahaaan terhadap hak-hak pekerja.

Untuk itu, pekerja menuntut kepada perusahaan untuk dikembalikannya status mereka menjadi pekerja tetap, perusahaan membayar upah selama mereka dirumahkan, perusahaan mengikutkan pekerja menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan, membayar THR dan perusahaan membayar pesangon pekerja sesuai UU ketenagakerjaan.

Kabid Hubin dan Jamsos Disperinaker, Priyetmi, mengaku siang itu juga mengundang pimpinan perusahaan tetapi tidak datang. Atas beberapa tuntutan pekerja itu akan disampaikan kemudian. ‘’Kami juga akan mengagendakan pertemuan perusahaan dan pekerja untuk menyelesaikan masalah tersebut,’’ katanya.


(Trias Purwadi/CN40/SM Network)