• KANAL BERITA

Rusus Kaligintung Warga Terdampak NYIA Belum Disetujui

Foto: Istimewa
Foto: Istimewa

KULONPROGO, suaramerdeka.com  – Pengusulan bantuan rumah khusus (Rusus) tahap kedua bagi warga terdampak pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kecamatan Temon, Kulonprogo ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum terakomodir.

Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo, Suparno mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima dari Kementerian PUPR, usulan Rusus yang sempat masuk sampai ke Kementerian PUPR tersebut kemudian tidak terakomodir pada tahap musyawarah pembangunan (musren) di kementerian.

“Ketika di hasil musren tidak kelihatan, dalam arti tidak terakomodir,” ungkap Suparno, Jumat (18/5).

Sebelumnya, Pemkab mengusulkan Rusus tahap kedua sebanyak 50 unit rumah ke Kementerian PUPR melalui mekanisme pengusulan. Lahan untuk Rusus tersebut disiapkan di Pedukuhan Siwates di Desa Kaligintung, Kecamatan Temon, berupa tiga bidang tanah Paku Alam Ground (PAG).

“Kemarin alasan kenapa tidak masuk (terakomodir) karena tidak masuk kriteria sesuai Peraturan Menteri (Permen tentang Rusus),” tuturnya.

Padahal, menurut Suparno, pihaknya melihat sebetulnya masuk kriteria, seperti halnya Rusus sebelumnya yang telah dibangun di Kedundang, yakni untuk merelokasi masyarakat yang terkena dampak pembangunan pemerintah pusat, dalam hal ini pembangunan NYIA.

“Kami disarankan untuk mengajukan permohonan atau proposal lagi ke Kementerian langsung, ditembuskan ke Sekretariat Wakil Presiden. Kami masih mencari formula untuk mengusulkan,” katanya.

Mengenai lahan yang akan digunakan di Desa Kaligintung, lanjut Suparno, saat ini memang belum siap bangun karena masih perlu dilakukan land clearing. Pihaknya telah mengusulkan anggaran untuk land clearing pada 2017 agar bisa dialokasikan dalam APBD Kulonprogo 2018 tetapi ternyata belum disetujui.
 
“Di APBD Perubahan 2018 ada alokasi anggaran untuk land clearing tapi cuma Rp 200 juta. Sehingga akan kami usulkan lagi di 2019. Anggaran keseluruhan yang diperlukan untuk land clearing termasuk talut dan sebagainya sekitar Rp 1 miliar,” imbuhnya.

Asisten II Sekretariat Daerah Kulonprogo, Sukoco mengatakan, tanah PAG di Kaligintung yang diusulkan untuk pembangunan Rusus tersebut belum mendapat izin penggunaan dari Puro Pakualaman. Hal itu menjadi kendala, karena status tanahnya yang belum clear sehingga pihak Kementerian PUPR belum merespons.


(Panuju Triangga/CN39/SM Network)