• KANAL BERITA

Komisi I DPR Segera Panggil BIN

Berkait Serangkaian Teror

Ketua Komisi I DPRD RI Abdul Kharis Almasyhari menyaksikan pameran kerusuhan Solo 1998, didampingi Kepala Monumen Pers Nasional Suminto Yuliarso, Kamis (17/5). (suaramerdeka.com/Setyo Wiyono)
Ketua Komisi I DPRD RI Abdul Kharis Almasyhari menyaksikan pameran kerusuhan Solo 1998, didampingi Kepala Monumen Pers Nasional Suminto Yuliarso, Kamis (17/5). (suaramerdeka.com/Setyo Wiyono)

SOLO, suaramerdeka.com - Komisi I DPR RI mengagendakan secepatnya mengundang Badan Intelijen Nasional (BIN) dalam rapat kerja. Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari menyebutkan, rencana mendengar penjelasan dari intelijen hingga terjadi serangkaian bom bunuh diri akan dilaksanakan pada pekan depan.

‘’Pembukaan masa persidangan usai reses, Jumat (18/5). Maka istilahnya tanggal kur-kuran (21 hingga berikutnya-red), kami akan dahulukan memanggil BIN agar memberikan penjelasan, seperti apa sih deteksi dini atas informasi awal yang diberikan intelijen dan mengapa bisa terjadi seperti itu,’’ kata dia, saat ditanya pers di sela-sela berkunjung ke Monumen Pers Nasional di Solo, Kamis (17/5).

Kharis menilai, kemampuan intelijen negara ini sebenarnya lebih dari cukup untuk mapping atau memetakan sejak awal kejadian teror bom. Namun dirinya tidak mengetahui, di mana letak komunikasi yang terpotong. Sehingga kemudian serangkaian teror berlangsung terutama di Surabaya dan Sidoarjo.

Dia menegaskan, semua hal tersebut diharapkan dapat diungkap dalam rapat Komisi I, sebagai bahan evaluasi keberadaan intelijen. ‘’Belum tentu intelijen kecolongan, karena tugasnya hanya memberi informasi. Nanti akan kami lihat nanti dalam rapat, apakah BIN sudah memberikan informasi seperti itu kepada aparat keamanan? Kalau belum, berarti kecolongan. Tapi kalau tidak, mungkin bisa jadi karena tidak ditindaklanjuti secara cepat karena alasan tertentu,’’ tambah dia.

Disinggung soal revisi RUU Antiterorisme, pria asal Solo tersebut menyatakan tidak tahu persis karena bukan merupakan anggota pansus. Namun menurutnya, pekan depan segera dikebut penyelesaiannya. ‘’Saya harap RUU ini setelah rampung bisa memayungi semua kegiatan pemberantasan terorisme. Soal keterlibatan TNI, saya pribadi menilai boleh, tapi jangan sampai ada pelanggaran HAM. Karena pada hal-hal tertentu seperti di Poso, yang dilatih untuk menghadapi kondisi di alam terbuka hingga puncak gunung itu TNI,’’ ujar Kharis.


(Setyo Wiyono/CN40/SM Network)