• KANAL BERITA

Tanpa Pembatasan, Koopssusgab Bisa Jadi Teror Baru Bagi Warga

Foto: Antara
Foto: Antara

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pola perkembangan ideologi teror sangat berbeda dengan di masa lalu. Karenanya bila tidak hati-hati, maka langkah pengaktifan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan TNI oleh Presiden Joko Widodo, dapat dinilai sebagai tindakan melanggar UU.

"Koopssusgab mesti digunakan untuk membantu dan di bawah koordinasi Polri. Serta ada pembatasan waktu yang jelas kapan mulai dan kapan berakhir," kata Ketua Setara Institute Hendardi dalam pesan singkatnya, Kamis (17/5).

Hal itu sebagaimana satuan-satuan tugas yang dibuat oleh negara. Tanpa pembatasan-apalagi di luar kerangka sistem peradilan pidana-Koopssusgab dinilainya hanya akan menjadi teror baru bagi warga negara.

"Dengan pola kerja operasi tentara, represi sebagaimana terjadi di masa lalu akan berulang. Cara ini juga rentan menjadi instrumen politik elektoral pada Pilpres 2019," ujarnya.

Oleh karenanya, Presiden Jokowi diharapkan dapat mendisiplinkan jajarannya, yang mengambil langkah-langkah kontraproduktif dan bertentangan dengan semangat kepatuhan pada rule of law dan penghormatan pada hak asasi manusia. Cara-cara represi justru akan menjauhkan warga dengan Jokowi, yang akan berlaga kembali di Pilpres 2019.

"Dibanding menghidupkan kembali komando tersebut, Jokowi lebih baik turut aktif memastikan penyelesaian pembahasan revisi RUU Antiterorisme. Karena dalam RUU itulah, jalan demokratis dan ramah HAM disediakan melalui kewenangan-kewenangan baru Polri yang diperluas, tetapi tetap dalam kerangka rule of law," tandasnya.

Meski demikian, Hendardi berpendapat bahwa pengaktifan kembali Koopssusgab secara prinsipil dapat diterima. Namun sepanjang tetap patuh pada ketentuan dalam Pasal 7 UU Nomor 34/2004 tentang TNI.

"Dimana pelibatan TNI bersifat sementara dan merupakan last resort atau upaya terakhir. Yakni dengan skema perbantuan terhadap Polri, yang beroperasi dalam kerangka integrated criminal justice system," tegasnya.


(Saktia Andri Susilo/CN33/SM Network)