• KANAL BERITA

Petani NTB Ungkap Praktik Jual Beli Kuota Wajib Tanam

Foto: istimewa
Foto: istimewa

MATARAM, suaramerdeka.com - Dugaan penyelewengan realisasi Permentan Nomor 38/2017 tentang rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) ternyata tidak hanya pada pemotongan jatah benih bawang putih yang disalurkan melalui PT Pertani. Ada juga kejanggalan pada realisasi wajib tanam lima persen dari kuota impor sebagai disayaratkan pada regulasi tersebut.

Sejumlah kelompok tani di wilayah itu mengungkap praktik jual-beli kuota tanam petani oleh importir untuk mengelabui kewajiban. Ketua Kelompok Orong Sorga Sinawarni menuturkan, di tengah musim tanam bawang putih 2017 di Sembalun, pemerintah memang melaksanakan kewajibannya untuk memverifikasi wajib tanam dari para importir. Hanya saja hal itu tidak secara konsisten dilakukan.

Akibatnya muncul tawaran pembelian kuota lahan bawang putih dari para importir bermunculan di tengah masyarakat petani. "Dari pada kita disuruh tanam, lebih baik kita beli kuota tanam petani, dengan begitu, kewajiban tanam lima persen sudah terlaksana," ujarnya menirukan ucapan salah satu importir, Rabu (16/5).

Kondisi itu menurut Sinawarni disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah, baik dari Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur maupun Dirjen Hortikultura Kementan RI. "Jadi pemerintah ini hanya melaksanakan tugas begitu saja, datang dan cek dimana lahan perusahaan. Setelah mendapatkan verifikasi di lapangan, mereka balik, tugas selesai," ucapnya.

Untuk sistem pembelian kuota ini, Ahmadi, Ketua Kelompok Tani Montong Mentagi mengisahkan bahwa masyarakat petani mendapatkan tawaran yang menggiurkan dari para importir. Dari tawarannya, petani cukup mengatakan kepada pihak pemerintah yang datang mengecek, bahwa lahan tersebut adalah benih yang ditanam oleh pihak importir.

"Saya pernah ditawarkan, untuk lima hektare lahan akan dibayar Rp200 juta. Tugasnya hanya mengatakan kepada pemerintah yang datang mengecek lapangan, bahwa bawang putih itu adalah milik perusahaan importir," tutur Ahmadi.

Terhadap dugaan pemotongan jatah bawang putih, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, menyatakan akan mengusutnya. Apalagi, pemerintah menarik anggaran sebesar Rp 100 miliar dari dana APBN-P 2017 untuk penyerapan benih bawang putih lokal di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. "Kita akan cek dulu informasinya, apakah dugaan itu (pemotongan jatah benih) benar adanya atau tidak," kata Direktur Ditreskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin di Mataram, Selasa.

Sebelum turun lapangan dan mengklarifikasi dugaan persoalan ini kepada para pihak yang terlibat, pihak kepolisian akan merapatkan barisannya untuk menentukan arah penanganan. "Pastinya kita akan bicarakan dulu, apakah berkaitan dengan bidang indagsi (industri, perdagangan, dan investasi) atau malah lari ke tipikor (tindak pidana korupsi), biar jelas arah penanganannya," ujar mantan penyidik Bareskrim Mabes Polri tersebut.


(Satrio Wicaksono/CN26/SM Network)