• KANAL BERITA

Non ASN Tak Bisa Isi Posisi Struktural

Banyak Terjadi Rangkap Jabatan

Sekda Kota Semarang, Agus Riyanto (suaramerdeka.com/Hendra Setiawan)
Sekda Kota Semarang, Agus Riyanto (suaramerdeka.com/Hendra Setiawan)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Sejak adanya moratorium pendaftaran calon Aparatur Sipil Negara (ASN) 2014 lalu, pemkot merekrut ribuan pegawai non ASN. Namun demikian, non ASN tidak bisa mengisi pejabat struktural, karenanya ada beberapa orang yang merangkap jabatan atau diisi pejabat sementara. Di antaranya, Jaiz Suyono yang merangkap dua jabatan, yakni Kabid Pertamanan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) dan Kabid Pengawasan di Dinas Penataan Ruang (Distaru). Sebelumnya Kabid Pengawasan Distaru diisi Sukardi, namun sudah pensiun. 

Kemudian Agus Joko Triyono yang menjadi Plt Kabag Humas dan Protokol menggantikan Achyani yang pensiun. Kemudian ada Hasto Hikmahono, yang sementara ini mengisi kekosongan posisi Sekretaris Dispendukcapil Kota Semarang, setelah Retno Tri Widyastuti pensiun. 

Sekda Kota Semarang, Agus Riyanto menuturkan, memang tenaga teknis pelaksana kegiatan atau biasa disebut orang non ASN, tidak bisa mengisi posisi struktural. Karenanya, beberapa posisi yang kosong, saat ini diisi oleh pejabat sementara. 

''Idealnya, perekrutan ASN menyesuaikan pegawai yang pensiun. Misal tahun ini ada 500 pegawai pensiun, maka perlu perekrutan 500 pegawai. Namun, karena ada moratorium, kami mengisi kekosongan itu dengan pejabat sementara. Situasi ini juga dialami daerah lain,'' imbuh Agus Riyanto. 

Moratorium Pendaftaran 

Terkait kebutuhan ASN di masing-masing daerah, pihaknya akan membicarakannya pada rapat yang digelar Pemprov Jateng. Termasuk menanyakan, apakah benar informasi tahun ini moratorium pendaftaran calon ASN dicabut. Bila benar, pihaknya akan segera mengusulkan jumlahnya. 

Terpisah, Wakil Ketua Komisi A, DPRD Kota Semarang, Swasti Aswaganti mengatakan, pemerintah perlu bergerak cepat mengingat tahun ini ada sekitar 500-an pegawai yang pensiun, di antaranya menjabat posisi kepala dinas. Jangan sampai ada kekosongan yang dikhawatirkan bisa mengganggu pelayanan kepada masyarakat. 

Dia menambahkan, dalam aturan, pegawai non ASN memang tidak bisa mengisi posisi struktural, seperti Kepala Dinas, Kabid, mau pun Bendahara. Rangkap jabatan menjadi salah satu cara mengisi kekosongan tersebut, namun orang-orang yang mengisinya harus kapabel dibindangnya. 

''Krisis pegawai ini tidak hanya terjadi di Kota Semarang. Tapi tetap perlu ada langkah antisipasi. Untuk pegawai non struktural yang pensiun, bisa diisi oleh non ASN. Perekrutannya harus dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur. Segala persyaratan harus dipenuhi,'' imbuh wanita yang akrab disapa Asti ini.
 
Bila benar moratorium dicabut, pihaknya meminta agar pemkot segera mengusulkan penambahan pegawai ke pemerintah pusat. Untuk porsi anggaran, menurutnya tidak masalah, karena APBD Kota Semarang tergolong tinggi dibandingkan daerah lain di Jateng. 

Tahun lalu, pemkot mengalokasikan belanda tidak langsung pegawai sebesar Rp 1,517 triliun, dan belanja langsung pegawai sebesar Rp 150,744 miliar. Sedangkan tahun ini, pemkot menganggarkan belanja tidak langsung pegawai sebesar Rp 1,537 triliun dan belanja langsung pegawai sebesar 174,436 miliar. 


(Hendra Setiawan/CN40/SM Network)