• KANAL BERITA

Surati Presiden, Desak Normalisasi Sungai Juwana

NORMALISASI SUNGAI JUWANA: Bupati Pati Haryanto dan Kepala BBWS Pemali Juana Rubhan Ruziyanto memimpin audiensi usulan normalisasi Sungai Juwana di Kantor BBWS Pemali Juana Semarang, Rabu (16/5). (Foto: suaramerdeka.com/Hanung Soekendro)
NORMALISASI SUNGAI JUWANA: Bupati Pati Haryanto dan Kepala BBWS Pemali Juana Rubhan Ruziyanto memimpin audiensi usulan normalisasi Sungai Juwana di Kantor BBWS Pemali Juana Semarang, Rabu (16/5). (Foto: suaramerdeka.com/Hanung Soekendro)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Dua kali diusulkan dan gagal dianggarkan, tahun 2017 dan 2018, normalisasi Sungai Juwana optimistis dilakukan mulai 2019. Surat presiden menjadi dasar pijakannya. Pemkab Pati dan Komisi D DPRD Jateng mendesak Kementerian PUPR segera merealisasikan usulan normalisasi sungai dengan panjan 60 Km tersebut.

Ketua Komisi D DPRD Jateng Alwin Basri mengatakan normalisasi sangat mendesak untuk dilakukan. Saat ini yang paling dirugikan adalah warga Pati. Lantaran setiap kali anak-anak sungai Juwana mengirimkan debit air tinggi maka banjir akan melanda Pati. Hampir setiap tahun terjadi.

“Sering kali saat musim panen, banjir. Maka ludes dan petani rugi. Normalisasi harus segera dilakukan,” kata Alwin usai menghadiri audiensi Pemkab Pati dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Rubhan Ruziyanto di kantor BBWS Pemali Juana Semarang, Rabu (16/5).

Hadir Bupati Pati Haryanto, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, Perwakilan Kades Pati, pengurus Aliansi Petani Pinggiran Kali Juwana (APPKJ).

Bupati Haryanto mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat pada Presiden meminta normalisasi Sungai Juwana pada 9 Mei lalu. Pada tanggal 12 Mei, Presiden melalui Setneg meminta Kemen PUPR menindaklanjuti usulan tersebut.

Pemkab Pati tak bisa melakukannya, lantaran sungai tersebut kewenanganan pemerintah pusat dan melihat kebutuhan anggaran yang besar maka APBD tak akan mencukupi. “Setiap tahun rugi ratusan miliar karena banjir. Maka dengan adanya surat tersebut, kami akan mengawal agar tahun depan bisa dianggarkan proyek normalisasi,” ujar Haryanto.

Kades Wotan, Sukolilo, Pati, Madekur meminta kejelasan kapan proyek normalisasi dilakukan. Dari 1.732 hektare lahan pertanian di wilayahnya, sekitar 30 persen diantaranya telah menjadi rawa lantaran digenangi air sungai. “Sudah berulang kali dapat penjelasan. Lalu kapan mulai proyeknya?” kata Madekur.

Sementara itu Kepala BBWS Pemali Juana Rubhan Ruziyanto mengatakan sesuai DED, kebutuhan anggaran utnuk menormalisasi Sungai Pemali Juwana dibutuhkan Rp 700-Rp 800 miliar. Sambil menunggu anggaran, pihaknya telah melaksanakan operasi dan pemeliharaan sungai. Seperti perbaikan alur sungai dan longsor. 


(Hanung Soekendro/CN41/SM Network)