• KANAL BERITA

DPR Minta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jadi Satu Dinas

Sosialiasi Peraturan Perlindungan Anak

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB Bisri Romly menyampaikan sambutan pembukaan sebagai simbil acara sosialiasi perlindungan anak hasil kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dimulai. (suaramerdeka.com/ Agus Setiawan)
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB Bisri Romly menyampaikan sambutan pembukaan sebagai simbil acara sosialiasi perlindungan anak hasil kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dimulai. (suaramerdeka.com/ Agus Setiawan)

KAJEN, suaramerdeka.com - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB Bisri Romly meminta Pemerintah Daerah menjadikan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi satu dinas, sehingga lebih fokus dalam proses kerja dan menjalan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Permintaan itu disampaikan di sela- sela acara sosialisasi peraturan perlindungan anak. Acara itu hasil kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak yang digelar di rumah aspirasi Karanganyar, Kabupaten Pekalongan.

Dalam siaran pers yang dikirim ke Suaramerdeka.com, Rabu (16/5), Bisri Romli mengharapkan dinas yang mengurus persoalan anak dan perempuan di Pemkab Pekalongan tahun depan diharapkan bisa terpisah dengan bidang-bidang yang ada.

Sebab, kata dia, di Dinas PMD P3A PPKB bidang yang diurusinya terlalu banyak sehingga kurang fokus. "Harapan kami semoga mobil perlindungan anak yang saya usulkan tahun ini bisa terealiasi," kata dia.

Sekretaris Dinas PMD P3A PPKB Kabupaten Pekalongan, Masruroh menerangkan terdapat sejumlah hak dasar dari anak, yaitu hak pada bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk bidang pendidikan, Pemkab Pekalongan telah mengeluarkan Kartu Kajen Cerdas, sedangkan hak dasar kesehatan yaitu Kartu Kajen Sehat.

"Pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus juga tidak ada diskriminasi. Dalam upaya perlindungan anak ini yang disebut gugus tugas perlindungan anak dalam lima cluster, pertama pemenuhan hak sipil (hak identitas), hak pengasuhan, kesehatan, pendidikan, serta perlindungan sosial," katanya.


(Agus Setiawan/CN33/SM Network)