• KANAL BERITA

Pemalang Paling Kumuh, Kota Semarang Ada di Posisi Keempat

Lima Kabupaten/Kota Paling Kumuh di Jateng

KERJA SAMA: Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Udinus, Vincent Didiek Wiet Aryanto (tengah), Regional Manajer Usaid Iuwash Plus Jateng Jefri Budiman dan Deputy District Governor Rotary Indonesia Hesty Utami menandatangani naskah kerja sama Program Kota Tanpa Kumuh. (suaramerdeka.com / Arie Widiarto)
KERJA SAMA: Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Udinus, Vincent Didiek Wiet Aryanto (tengah), Regional Manajer Usaid Iuwash Plus Jateng Jefri Budiman dan Deputy District Governor Rotary Indonesia Hesty Utami menandatangani naskah kerja sama Program Kota Tanpa Kumuh. (suaramerdeka.com / Arie Widiarto)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah( satker PKP Jateng) mencatat lima kabupaten/kota di Jateng yang punya kawasan kumuh terluas. Urutan kelima wilayah yang memiliki daerah kumuh tersebut yaitu  Kabupaten Pemalang (974 hektare), Kabupaten Pekalongan (671 hektare),  Kabupaten Tegal (487 hektare), Kota semarang (415 hektare) dan Kabupaten Demak (368 hektare).

Hal tersebut diungkapkan Kepala Satker PKP Jateng, Dwiatma Singgih saat Rapat Koordinasi Awal Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Tahun 2018 di hotel Grasia, Semarang, Selasa (15/5).

Ia menjelaskan kriteria kumuh mengacu pada peraturan menteri PU nomor 2 tahun 2016 yaitu penyediaan air minum, bangunan,jalan lingkungan, drainase, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah dan pengamanan kebakaran. "Kami juga sudah mendata luas wilayah kumuh di tingkat kabupaten kota. Kemudian memverifikasi kebutuhan apa saja per wilayah untuk penuntasan wilayah kumuh," jelasnya.

Ia menyatakan provinsi Jawa Tengah melalui program Kotaku diharapkan berkontribusi untuk mengurangi luas kumuh seluas 3.982,88 hektare. Pada 2017 dana Bantuan Dana Investasi (BDI) dapat berkontribusi untuk mengurangi luas 669,44 hektare. "Sisanya 3.313,44 hektare yang akan diselesaikan hingga 2019 dengan rincian 2018 seluas 2.249,67 hektare dan 2019 seluas 1.063,77 hektare," imbuhnya.

Ia menambahkan Bantuan Dana Investasi (BDI) skala lingkungan pada 2018 mencapai Rp 145,621 miliar untuk 199 kelurahan/desa di 32 kabupaten/kota. Selain itu ada juga BDI kawasan di 11 kabupaten kota. "Saat ini ada program peningkatan kualitas kumuh pada 32 kabupaten kota. Prioritas di antaranya Kota Surakarta dan kota Pekalongan dengan total dana Rp 15,513 miliar,"

Untuk itu pihaknya berkolaborasi penanganan pemukiman kumuh dengan multipihak dalam percepatan penanganan wilayah kumuh dengan Rotary, IUWASH, Udinus, BJKIK Jateng, SMKN 7 Semarang dan Holcim.

Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Udinus, Vincent Didiek Wiet Aryanto usai menandatangani kerja sama dengan Satker mengatakan pihaknya siap mengirimkan para mahasiswanya ke lingkungan kumuh di Jawa Tengah. Mereka bakal melakukan pendampingan dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) milik pemerintah. "Utamanya mengerahkan mahasiswa untuk melakukan pendampingan nonfisik, kami sudah punya pengalaman mendampingi UMKM," katanya.


(Arie Widiarto/CN26/SM Network)