• KANAL BERITA

DPRD Kab Wonogiri Garap Lima Raperda dan Gelar Empat Hearing

KETERANGAN : Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri Setyo Sukarno (dua dari kiri) memberi keterangan mengenai kinerja dewan di ruang Sekretariat DPRD Wonogiri, Selasa (15/5). (suaramerdeka.com /Khalid Yogi)
KETERANGAN : Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri Setyo Sukarno (dua dari kiri) memberi keterangan mengenai kinerja dewan di ruang Sekretariat DPRD Wonogiri, Selasa (15/5). (suaramerdeka.com /Khalid Yogi)

WONOGIRI, suaramerdeka.com - DPRD Kabupaten Wonogiri selama Januari-April 2018 ini sedang membahas lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Kelima Raperda itu merupakan bagian dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2018 yang totalnya sebanyak 21 Raperda. Selain itu, DPRD selama periode tersebut telah menggelar empat dengar pendapat ( hearing ).

Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri Setyo Sukarno mengatakan, kelimanya adalah Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Raperda tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah, dan Raperda tentang Sistem Kesehatan Daerah.

"Dua di antaranya merupakan Raperda inisiatif DPRD, yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah dan Raperda tentang Sistem Kesehatan Daerah. Kami berharap, 21 Raperda dapat terselesaikan semua tahun ini," katanya, Selasa (15/5).

Selain itu, pihaknya telah menggelar empat dengar pendapat. Pertama diikuti oleh para honorer kategori II (K-II) pada 1 Februari lalu. Mereka meminta dukungan untuk memperjuangkan ke Pemerintah Pusat, yakni dengan mengusulkan perubahan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) agar memberi kesempatan Honorer K-II diterima menjadi CPNS. Pasalnya, masih ada 457 honorer K-II di kabupaten tersebut.

Dengar pendapat ke dua diikuti perangkat desa, 2 Februari lalu. Mereka membahas mengenai pelaksanaan pilkades, pengisian perangkat desa, pembentukan Badan Permuyaawaratan Desa (BPD) BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

Dengar pendapat ke tiga diikuti masyarakat pengguna aset PT Kereta Api Indonesia (KAI), 23 April lalu. Mereka mengeluhkan biaya sewa tanah yang membengkak setelah 10 tahun tidak ditarik sewa oleh PT KAI. Mereka berharap biaya sewa tanah disesuaikan dengan kemampuan warga.

Adapun dengar pendapat ke empat diikuti masyarakat korban rentenir, 30 April lalu. Mereka mengungkapkan adanya praktik pinjam-meminjam uang berkedok koperasi dengan sasaran ibu rumah tangga dan pedagang kecil di Wonogiri timur.


(Khalid Yogi/CN26/SM Network)