• KANAL BERITA

Menuju Sanitasi Layak 100 Persen, Bangun 10.110 Jamban

SOSIALISASI: Kepala Puskesmas, sanitarian dan kepala desa se-Kabupaten Tegal mengikuti sosialisasi Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) di Syailendra Hall Hotel Grand Dian Slawi, Senin (14/5). (suaramerdeka.com/Cessnasari)
SOSIALISASI: Kepala Puskesmas, sanitarian dan kepala desa se-Kabupaten Tegal mengikuti sosialisasi Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) di Syailendra Hall Hotel Grand Dian Slawi, Senin (14/5). (suaramerdeka.com/Cessnasari)

TEGAL, suaramerdeka.com - Untuk mewujudkan akses sanitasi layak 100 persen pada 2019, sejak 2017, program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) fokus pembangunan jamban keluarga sehat, terutama untuk keluarga miskin. Tahun 2019, Kabupaten Tegal Bebas Buang Air Besar Sembarangan atau Open Defecation Free (ODF).

Pemkab Tegal mendorong realisasi program tersebut dengan menggelar sosialisasi Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) di Syailendra Hall Hotel Grand Dian Slawi, Senin (14/5). Sosialisasi dihadiri Kepala Puskesmas, sanitarian dan kepala desa se-Kabupaten Tegal, dibuka Sekretaris Daerah Widodo Joko Mulyono.

Widodo Joko Mulyono mengatakan, program PDPM yang sudah berjalan sejak 2014 merupakan program strategis unggulan daerah yang tidak ada ditempat lainnya, wujud komitmen bersama untuk menuntaskan permasalahan kemiskinan di desa.

‘’Permasalahan kesehatan perdesaan lebih didominasi kebiasaan buang air besar sembarangan atau open defecation. Perilaku ini berakibat secara langsung atau tidak langsung pada terkontaminasinya sumber air minum maupun terjadinya pencemaran ulang pada sumber air dan makanan yang dapat menyebabkan penyakit infeksi usus,’’ jelasnya.

Berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 sekitar 47.642 rumah tangga miskin di Kabupaten Tegal belum memiliki jamban keluarga sehat. Melalui intervensi PDPM kepemilikan jamban tersebut akan dituntaskan di akhir tahun 2019.

Untuk itu, Pemkab Tegal berkomitmen untuk tetap mengalokasikan bantuan keuangan PDPM dengan total anggaran hingga Rp 65,25 miliar membuat sedikitnya 32.625 jamban keluarga sehat baru. ‘’Sampai saat ini, akses jamban sehat di Kabupaten Tegal 83,56 persen atau urutan ke-23 dari 35 se-Jawa Tengah dan diharapkan bisa mencapai tuntas 100 persen di akhir 2019,’’ katanya.

Tuntas 2019

Joko menyebutkan pada tahun 2017 telah terbangun jamban sehat dari PDPM 10.110 unit dengan alokasi anggaran Rp 21,075 miliar. Saat ini sudah 43 desa dinyatakan Desa Bebas Buang Air Besar dari total 287 desa dan kelurahan. Diharapkan desa-desa lain akan menyusul hingga tuntas 100 persen sampai akhir 2019.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal dokter Hendadi Setiaji mengatakan, seperti tahun 2017, pada tahun ini Pemkab Tegal mengalokasikan bantuan keuangan PDPM Rp 21,075 miliar untuk membuat 10.110 jamban keluarga sehat.

Menurut Hendadi, pada 2017 dari target 10.110 jamban yang rencananya dibangun, masih ada 313 unit jamban belum terealisasi. Dari anggaran di 281 desa, tidak semua desa bisa menyerap sehingga terdapat sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).

Total ada sepuluh desa yang mengalami Silpa. ‘’Alasan yang disampaikan beragam, di antaranya karena saat itu desa menghadapi pilkades, waktunya mepet. Silpa ini akan dilaksanakan pada 2018,’’ jelasnya.

Untuk melaksanakan program PDPM, berpedoman pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat, yang ditetapkan pada 2 Januari 2018.

Diharapkan, setelah sosialisasi ini, pemerintah desa bisa segera melakukan sosialisasi kepada warga dan diharapkan mulai Juni program PDPM berupa pembangunan jamban keluarga sehat dapat dimulai. ‘’Harapannya sampai akhir tahun 2018 dapat terbangun sesuai rencana termasuk yang kemarin Silpa,’’ jelasnya.

Sementara itu, untuk tahun ini program PDPM terdapat tiga rencana anggaran biaya, yakni pembuatan jamban senilai Rp 1,8 juta, perbaikan septictank senilai Rp 1,376 juta dan perbaikan kloset senilai Rp 555 ribu.


(Cessnasari/CN40/SM Network)