• KANAL BERITA

Pemkot-Pedagang Sepakat Bentuk Tim

Selesaikan Sengketa Pasar Pagi

Pjs Wali Kota Achmad Rofai didampingi jajaranya menerima audiensi pedagang pasar pagi yang datang bersama aktifis dan mahasiwa di ruang kerjanya. (suaramerdeka.com/dok)
Pjs Wali Kota Achmad Rofai didampingi jajaranya menerima audiensi pedagang pasar pagi yang datang bersama aktifis dan mahasiwa di ruang kerjanya. (suaramerdeka.com/dok)

TEGAL, suaramerdeka.com - Untuk mengakhiri kisruh berkepanjangan kasus Pasar Pagi, akhirnya Pemkot Tegal dan pedagang sepakat membentuk kerja sama untuk menyelesaikan sengketa Pasar Pagi. Mereka sepakat membentuk tim beranggotakan kedua pihak untuk menyelesaikan persoalan pasar pagi antara Pemkot, pedagang, dan investor.

Kesepakatan itu tercapai saat Pjs Wali Kota Tegal, Achmad Rofai, menerima audiensi dari Paguyuban Pedagang Blok B dan C Pasar Pagi Kota Tegal yang datang didampingi aktivis dan mahasiswa di ruang kerjanya, Senin (14/5).

Dalam audiensi yang juga dihadiri Plt Sekda Yuswo Waluyo dan pejabat OPD terkait. Tim dari Pemkot diketuai Yuswo Waluyo dibantu tim dari pedagang nantinya akan bekerja bersama dalam mengkaji persoalan. Dengan adanya sinergitas keduanya, diharapkan persoalan tersebut cepat tuntas dan tidak berlarut-larut.

Menurut Pjs Wali Kota salah satu langkah konkrit yang sudah dilakukan oleh Pemkot di antaranya dengan berkonsultasi dengan pakar hukum Prof Budi dari Univesitas Diponegoro (Undip) Semarang. Sebagai penghubung kedua tim dalam membuat kajian, Pjs Wali Kota menunjuk Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tegal Budi Hartono dan Kepala Disperindagkop Khaerul Huda. ‘’Intinya dalam audiensi sama sama untuk mengawal penyelesaian terkait permasalahan pengelolaan pasar pagi,’’ kata Rofai.

Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Pagi blok B dan C, Chrisanto mengungkapkan, pihaknya berharap ada niat baik dan serius dari Pemkot dalam menyelesaian persoalan. Termasuk dibuatkan payung hukum agar tidak ada lagi permasalahan yang sama di kemudian hari.

Sebelumnya, ratusan pedagang dibantu mahasiswa menggelar unjuk rasa di Komplek Balai Kota Tegal, Selasa (8/7). Menurut Chrisanto, dengan sudah dibayarkan ganti rugi pembangunan pasar sesuai putusan PK Mahkamah Agung, seharusnya sudah memutus kerjasama secara sah dan sertifikat kios dan pengelolaan pasar kembali Pemkot bukan sebaliknya masih di tangan investor.

‘’Ada indikasi dugaan kerugian negara dari dana Rp 12,65 miliar,’’ kata Chrisanto.

Dugaan tersebut muncul setelah pedagang melakukan kajian mendalam dibantu aktivis mahasiswa. Dugaan semakin menguat karena Pemkot seolah diam saja tidak menuntut hak pengelolaan dan sertifikat pasar.


(Tresno Setiadi/CN40/SM Network)