• KANAL BERITA

Terorisme Ganggu Stabilitas Keamanan di Tahun Politik

Ketua Setara Institute Hendardi (Foto Istimewa)
Ketua Setara Institute Hendardi (Foto Istimewa)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Aksi terorisme belakangan ini, dinilai sebagai bagian dari upaya menganggu stabilitas keamanan nasional. Khususnya di tengah kontestasi elit di tahun politik 2018 dan 2019.

"Karena itu, diingatkan bagi para elit politik untuk tidak bermain-main dengan isu intoleransi, radikalisme dan terorisme dengan memberi ruang-ruang inkubasi yang kondusif bagi kelompok intoleran-radikal untuk melakukan aksi kekerasan," kata Ketua Setara Institute Hendardi dalam pesan singkatnya, Minggu (13/5).

Pada saat yang sama, lanjutnya, elit politik yang berkuasa juga harus sungguh-sungguh mengatasi berbagai bibit perpecahan, gejala segregasi sosial-keagamaan, aksi intoleransi dan lain-lain. Sebab, sekecil apapun gejala itu, harus ditangkap sebagai titik permulaan dari aksi yang lebih serius di kemudian hari.

"Aksi terorisme dengan bom bunuh diri di beberapa gereja di Surabaya, biadab dan tidak berperikemanusiaan. Terorisme juga tidak pernah bisa dibenarkan dengan alasan apapun," tukasnya.

Untuk itu dia mengimbau masyarakat agar tidak terpecah belah oleh upaya-upaya provokasi dengan kekerasan yang menyasar tempat-tempat ibadah. Menurutnya, masyarakat harus menunjukkan bahwa tidak takut dan mampu bergandeng tangan mengatasi aksi intoleransi, radikalisme dan terorisme.

"Aksi bela sungkawa tidak perlu ditunjukkan dengan menyebar gambar, video, dan material lain. Sebab, hal itu justru menyebarluaskan pesan ketakutan, sebagaimana yang dikehendaki oleh setiap aksi kekerasan," ujarnya.

Gejala Permulaan

Dikatakan, Setara Institute mendukung institusi Polri dan aparat keamanan serta intelijen untuk terus menerus melakukan penindakan terhadap aksi terorisme. Termasuk mendeteksi setiap gejala-gejala permulaan yang mencurigakan.

"Sehingga, tidak perlu ragu mengambil tindakan hukum dan tindakan koersif lainnya. Terutama sepanjang secara faktual dan aktual dibutuhkan oleh aparat keamanan," tandasnya.

Hendardi menambahkan, keberhasilan menindak aksi terorisme di Mako Brimob Kelapa Dua  Depok dan juga prestasi sebelumnya, cukup menjadi bekal bagi Polri untuk mengendalikan situasi dan memastikan aksi-aksi terorisme bisa diatasi. Paralel dengan penindakan yang dilakukan Polri, kata dia, intelijen negara yang tersebar di banyak institusi keamanan dan institusi pemerintah lainnya juga harus meningkatkan kewaspadaan maksimum.

"Sehingga tindakan preventif bisa dilakukan dengan bekal informasi intelijen yang lebih presisi. Pemerintah melalui kementerian terkait juga perlu memastikan adanya remedy/pemulihan memadai bagi korban-korban aksi terorisme," tegasnya.

 Sehingga mereka yang menjadi korban atau keluarga korban, dapat memperoleh keadilan dan layanan negara. Menurutnya, cara tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara hadir melindungi korban kekerasan.


(Saktia Andri Susilo/CN19/SM Network)