• KANAL BERITA

Penanganan Napi Terorisme, Presiden Jokowi: Harus Ada Evaluasi Total

Foto: istimewa
Foto: istimewa

BOGOR, suaramerdeka.com - Presiden Joko Widodo mengatakan harus ada evaluasi total penanganan narapidana dalam perkara terorisme supaya kerusuhan seperti yang terjadi di rumah tahanan Markas Komando (Mako) Brimob di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, tidak terulang.

"Ya, harus ada evaluasi total, harus ada koreksi, baik mengenai penjaranya, apakah perlu di markas atau di luar markas, apakah pemeriksaan apa dilakukan di tempat seperti di Mako itu kan di tempat, akan menjadi sebuah evaluasi untuk Polri agar kejadian itu tidak terulang kembali," kata Presiden usai bermain bola basket bersama para atlet pelajar peserta Dream Basketball League(DBL) di halaman belakang Istana Bogor, Sabtu (12/5).

Selain itu, Kepala Polri Jenderal Polisi Tito Karnavian sebelumnya juga mengatakan kebutuhan untuk mengevaluasi kelayakan Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua untuk menampung narapidana kasus terorisme.

"Evaluasi kami memang Rutan Mako Brimob tidak layak jadi rutan teroris. Kenapa? Karena bukan," katanya di Depok, Kamis (9/5), menambahkan bahwa rumah tahanan itu sebenarnya dirancang untuk menampung aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, dan jaksa yang terlibat tindak pidana.

"Karena mereka ini kan tangkap penjahat, kalau kemudian melakukan pidana dan ditempatkan sama dengan yang lain nantinya mereka bisa jadi korban," terang Tito.

Sebelumnya, jelas Tito, Rutan Mako Brimob dipilih untuk menempatkan tahanan kasus terorisme karena berada di dalam kompleks Markas Brimob sehingga diharapkan akan aman.

"Namun, ada dinamika tentunya. Walaupun aman karena berada di dalam Markas Brimob, tahanan terkurung dan tidak bisa kemana-mana, tapi di dalam rutan tidak didesain untuk narapidana terorisme," tutur dia.

Dirinya juga mengakui bahwa rutan tersebut kelebihan penghuni karena menampung sampai 155 tahanan padahal daya tampungnya maksimal 90 orang. Tito mengatakan berencana menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani guna membahas kemungkinan membangun rutan layak untuk narapidana kasus terorisme.


(RRI/CN42/SM Network)