• KANAL BERITA

Pemkab Kaji Tiga Alternatif Lokasi Pengganti TPA Blondo

Sukarelawan gabungan membantu petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang mengangkut sampah dari TPS Alun-alun Tambakboyo, Ambarawa menuju TPA Blondo, belum lama ini. (SM/Ranin Agung)
Sukarelawan gabungan membantu petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang mengangkut sampah dari TPS Alun-alun Tambakboyo, Ambarawa menuju TPA Blondo, belum lama ini. (SM/Ranin Agung)

UNGARAN, suaramerdeka.com - Bupati Semarang, Mundjirin menyebutkan ada tiga alternatif lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) Sampah yang masih dikaji untuk menggantikan TPA Blondo, Bawen. Tiga lokasi tersebut berada di Kecamatan Bancak, Barukan (Tengaran), dan Kecamatan Pabelan.

“Kita bukan melihat tanahnya saja, tetapi akses transportasinya. Kalau terlalu jauh, sampai tempatnya sampah akan habis karena jatuh di jalan,” kata Bupati, kemarin.

Berdasarkan kajian awal, ia mengatakan kemungkinan besar TPA yang dimaksud bakal dibangun di Barukan. Alasannya, dari sisi akses tidak terlalu jauh dijangkau truk pengangkut sampah. Namun apabila kerja sama dengan investor pengelolaan sampah dalam hal ini PT Angkringan Halal Nusantara bisa berjalan maka seluruh sampah tetap dikonsentrasikan di TPA Blondo.

“Investor menilai lokasi di Blondo cukup baik untuk dibuat tempat pengolahan sampah menjadi sumber energi listrik,” jelasnya.

Jika penjajakan yang dilakukan investor dari Malaysia ini berlanjut, Bupati optimistis, energi listrik yang dihasilkan bisa diteruskan ke sejumlah kawasan industri di Kabupaten Semarang. Diantaranya ke Pringapus, Bawen, Tengaran, dan Kecamatan Susukan.

MoU yang telah ditandatangani Bupati Semarang bersama Presiden Komisioner PT Angkringan Halal Nusantara, Ery Zulma, pada 1 Maret 2018 lalu, masih fokus pada bahan baku sampah. Dimana setiap harinya, harus ada pasokan sampah lebih kurang 300 ton.

Data yang dihimpun menyebutkan, sebagai pekerjaan pendahuluan investor akan melakukan studi kelayakan, penyusunan rencana detail teknis, menyusun proposal pembangunan dan pengelolaan berbagai aspek, hingga menyusun draf perjanjian kerja sama. Adapun jangka waktu pelaksanaan kesepakatan bersama itu, berlaku selama enam bulan sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
 
“Kita baru ada sekitar 200 ton/hari. Tetapi kalau nanti kerja sama berlanjut, Kota Salatiga bisa ditawari untuk buang sampah di situ,” imbuhnya.


(Ranin Agung/CN34/SM Network)