• KANAL BERITA

Sebagian Perawat Honorer Digaji di Bawah Standar

Pemkab Wonosobo Diminta Buat Aturan Standar Gaji Perawat

Sejumlah perawat tengah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada warga di Desa Kumejing Kecamatan Wadaslintang, Wonosobo, baru-baru ini. (suaramerdeka.com/M Abdul Rohman)
Sejumlah perawat tengah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada warga di Desa Kumejing Kecamatan Wadaslintang, Wonosobo, baru-baru ini. (suaramerdeka.com/M Abdul Rohman)

WONOSOBO, suaramerdeka.com - Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Wonosobo meminta pemerintah kabupaten (pemkab) membuat aturan standar gaji bagi perawat. Pasalnya, kondisi saat ini masih terdapat 124 perawat yang berstatus sebagai perawat honorer. Bahkan sebagian dari mereka, masih ada yang menerima gaji di bawah standar upah minimum regional (UMR).

Hal itu disampaikan Ketua DPD PPNI Wonosobo, Muhammad Fakhrurozi, di sela kegiatan Seminar Nasional Keperawatan 'Solusi Menghadapi Masalah Legal Etik dan Advokasi Praktik Keperawatan', dalam rangka HUT PPNI ke 44 di Aula Al A'la Unsiq Jawa Tengah di Wonosobo, baru-baru ini. Kegiatan dihadiri, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Setjonegoro, Direktur RS PKU Muhammadiyah, Direktur RSI, Direktur RSIA Adina, Ketua Organisasi Profesi se Wonosobo dan Ketua DPD PPNI se Kedu.

"Kami mendorong dan meminta kepada Pemkab Wonosobo untuk mengeluarkan aturan mengenai standar gaji perawat, yakni melalui peraturan bupati (perbup). Karena, dari jumlah total sekitar 700 perawat di Wonosobo, masih ada perawat honorer yang menerima gaji di bawah standar. Kami juga berharap, sebanyak 125 perawat yang masih berstatus honorer bisa diangkat dan difasilitasi menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS)," harap dia.
 
Untuk meningkatkan kesejahteraan para perawat, pihaknya terus mengupayakan perawat di Wonosobo memperoleh Surat Izin Praktek Perawat (SIPP). Di momentum HUT PPNI ke 44, pihaknya telah memfasilitasi perizinan secara kolektif bagi 84 perawat. "Mereka saat ini sudah boleh melakukan praktek mandiri. Harapan kami warga yang berada di pelosok dan jauh dari puskesmas bisa mendapat penanganan kesehatan dari perawat secara langsung di daerah mereka masing-masing," harapnya.

Hal ini, kata dia, karena seiring semakin kompleknya masalah kesehatan di masyarakat, maka semakin dibutuhkan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka di era jaminan kesehatan nasional (JKN), fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) primer menjadi ujung tombak pelayanan dan penapis rujukan. Sudah ada praktik keperawatan mandiri, sebagai salah satu fasyankes primer untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Langkah yang dilakukan antara lain pemberian pelayanan kesehatan pasca hospitalisasi dan ke depannya diharapkan dapat menjadi jejaring dalam sistem JKN. Pemerintah mendukung praktik mandiri yang dilakukan perawat, namun pelaksanaan di masyarakat harus sesuai standarisasi profesi keperawatan. Juga mempermudah dalam pengurusan izin para perawat bisa melaksanakan praktik mandiri,  untuk membantu pemerintah ke arah preventif-promotif kesehatan.

Senada, Ketua Panitia HUT PPNI ke 44 Wonosobo, Soni Budiyono menyebutkan, berbagai upaya dilakukan pengurus untuk memberikan kemanfaatan bagi banyak orang di momen ulang tahun ini. 

"Pemberian SIPP secara kolektif ini juga dilakukan untuk dapat membantu visi pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sampai tingkat desa. Semoga dengan peningkatan kinerja ini, mampu meningkatkan derajat kesehatan warga masyarakat," harap dia
.
Selain pengurusan SIPP dan seminar, berbagai rangkaian kegiatan dilakukan PPNI Wonosobo seperti halnya kegiatan bakti sosial di Yayasan Dzikrul Ghofilin di Desa Erorejo dan di Desa Kumejing Kecamatan Wadaslintang. "Baksos dalam rangka HUT PPNI ke 44 ini kami lakukan sebagai momentum untuk dapat mengabdi kepada masyarakat, agar kedekatan antara perawat dan masyarakat semakin terjalin," tuturnya.


(M Abdul Rohman/CN40/SM Network)