• KANAL BERITA

Lembaga Penyiaran TV di Jateng Didorong Sajikan Kearifan Lokal

Foto: Diskominsta Magelang
Foto: Diskominsta Magelang

SEMARANG, suaramerdeka.com - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah, Budi Setyo Purnomo menyoroti berita hoaks yang kian menggurita pada era konvergensi seperti sekarang.

“Di era convergensi ini berita yang meresahkan masyarakat seperti hoaks menjadi lebih marak. Ini harus dikendalikan dan butuh kekuatan masyarakat Indonesia, khususnya Jateng untuk bangkit memerangi hoaks, dengan tidak serta merta menerima informasi dengan mudah dan memfilter seluruh informasi yang didapat,” ujarnya Malam Anugerah Penyiaran KPID 2018 di Hotel Crown Semarang, Rabu (9/5) malam.

Budi juga meminta kepada lembaga penyiaran televisi yang berjaringan di Jawa Tengah untuk lebih concern terhadap kearifan lokal. Sebab, saat ini konten lokal masih jarang mendapat porsi yang serius. Padahal konten kearifan lokal sangat diperlukan untuk meliterasi masyarakat agar menjadi penonton dan pendengar yang cerdas, bijak dalam memilih dan memilah konten-konten penyiaran.

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr Ir Sri Puryono KS MP meminta seluruh lembaga penyiaran bisa mewujudkan cita-cita luhur penyiaran sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002. Sehingga penyiaran bisa berfungsi sebagai media informasi, edukasi, hiburan yang sehat, perekat persatuan dan kesatuan. Sebab selama ini masih banyak siaran yang menyuguhkan adegan bertarung, berkata kasar, tawuran, dan urusan percintaan remaja yang kadang melanggar norma susila.

Untuk mengimplementasikan cita-cita tersebut, lanjut Sri Puryono, lembaga penyiaran harus mampu mewujudkan penyiaran yang sehat, bermartabat, dan berkarakter sesuai amanat Undang-undang.

“Isi siaran harus mengedepankan nilai informasi positif, dan edukatif, memperkokoh nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat dan mampu membentuk mental dalam menjaga persatuan dan kesatuan,” katanya

Sekda juga meminta agar lembaga penyiaran menghindari diri dari isi siaran yang bersifat memprovokasi, memfitnah, dan mengandung ujaran kebencian untuk menjaga kondusivitas dan ikut membantu memperlancar pembangunan daerah. Terlebih pada tahun politik ini, lembaga penyiaran dituntut untuk menyajikan konten isi siaran yang netral tanpa membela kepentingan kelompok tertentu yang akan berujung pada perpecahan dan meresahkan masyarakat.


(Fadhil Nugroho Adi, Pemprov Jateng/CN41)