• KANAL BERITA

Anggota Polri yang Ikut Pilkada, Harus Mengundurkan Diri

foto ilustrasi - istimewa
foto ilustrasi - istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Sesuai dengan undang undang dan peraturan yang ada kepolisan Republik Indonesia (Polri). Baik dalam Pilkada mau pun Pilpres tidak berpihak kepada kelompok dan golongan serta Parpol  mana pun alias netral. Polri akan memberikan sangsi yang tegas kepada anggotanya yang tidak netral. Staf Ahli Kapolri bidang sosial ekonomi, Irjen Pol Gatot Edy Pramono yang juga menjabat Satgas Nusantara, menyampaikan hal tersebut di acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema: Netralitas Aparatur Negara dalam Pilkada, dan Pilpres, di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat, Selasa (8/5).
 
"Instruksi Kapolri sangat tegas. Anggota Polri yang tidak netral akan diberikan sangsi yang tegas. Apabila ada anggota Polri yang ikut Pilkada, sejak mendaftar menjadi Calon Kepala daerah harus mengundurkan diri dari Polri. Hal ini untuk menegakkan netralitas dan profesionalitas Polri. Yakinlah dalam Pilkada dan Pilpres Polri tidak berpihak kemana pun dan tidak mendukung siapa pun," tegas Irjen Pol Gatot Edy Pramono.
 
Namun demikian, dari sekian ratus ribu anggota Polri yang tersebar di seluruh Indonesia, menurut Gatot, tidak tertutup ada anggota yang tidak bersikap netral. Karena itu,lanjut Gatot Edy, di Polri ada dua lembaga yang mengawasi anggotanya agar tetap bersikap netral. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), yang ada hingga tingkat Polres juga Irwasum (inspektorat pengawasan umum). Karena itu jika ada anggota masyarakat yang menemukan adanya anggota Polri yang berpihak kepada kelompok politik tertentu, alias tidak netral Gatot mempersilahkan masyarakat untuk segera melaporkannya ke Propam atau Irwasum.
 
Sementara Staf Ahli Bawaslu, Sulastio memaparkan, pelanggaran yang biasa dilakukan oleh aparatur negara di Pilkada mau pun Pilpres adalah pelanggaran UU Pemilu dan pelanggaran kode etik dan disiplin. Sedangkan pelanggaran ASN biasanya seputar terlibat aktif di kegiatan kampanye, menyumbang dana kampanye dan melakukan tindakan tidak netral dalam Pilkada mau pun Pilpres. Pelanggaran lainnya adalah penggunaan uang negara khususnya APBD untuk kepentingan incumben atau petahana.
 
"Bila ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur negara,kami melakukan penanganan secara cepat dan tepat terhadap temuan pelanggaran tersebut dan segera membuat laporan atas adanya pelanggaran Pemilu tersebut," papar Sulastio.

Hal ini juga ditegaskan oleh Prof Prijono yang menyatakan netralitas adalah salah satu azaz yang harus dipegang oleh ASN dan tugas KASN adalah mengawasi dan memberikan sanksi dalam hal terjadi pelanggaran.
 
Menjawab pertanyaan dari Ketua Iluni UI, Eman Sulaeman Nasim, mengenai dalam hal adanya aparat Panwaslu dan KPUD sendiri yang melakukan pelanggaran dan berbuat curang dalam menjalankan tugasnya. Baik sebagai petugas Pilkada mau pun pengawas pemilu, Sulastio menegaskan, bila ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan petugas KPUD atau Panwaslu atau Bawaslu sendiri, pihaknya tidak segan segan untuk memberikan saknsi berat pada aparat tersebut.
 
Sekjen Iluni UI, Andre Rahadian menutup FGD ini dengan pesan agar alumni UI dapat memberikan kontribusi dengan mengawal prosed pilkada dan pilpres ini dan mengedepankan persatuan untuk bangsa dan Negara. “Karena pilkada maupun pilpres adalah salah satu bagian dari demokrasi jangan sampai merusak tujuan dari demokrasi itu sendiri” paparnya.


(Budi Nugraha/CN40/SM Network)