• KANAL BERITA

Netralitas Aparat Negara Menjadi Syarat Pilkada dan Pilpres Damai

Iluni UI Adakan FGD Pilkada dan Pilpres

foto: suaramerdeka.com/Budi Nugraha
foto: suaramerdeka.com/Budi Nugraha

JAKARTA, suaramerdeka.com - Idealnya semua aparatur negara baik sipil, polisi mau pun militer dalam berbagai pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemilihan anggota legislatif (Pileg) termasuk dalam pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang harus netral. Apalagi undang undang dan peraturan-peraturan yang ada, mengharuskan seluruh aparatur negara sebagai penyelenggara negara harus netral. Jika tidak netral, dapat dikenakan sangsi baik ringan mau pun berat.

Akan tetapi pelaksana negara adalah manusia yang mempunyai nafsu serta keinginan berkuasa. Sehingga tidak sedikit aparatur negara yang melanggar peraturan yang ada, sekaligus bersikap tidak netral hanya karena ingin mendapatkan kekuasaan atau jabatan. Karena kekuasaan lebih nikmat dari pada kekayaan. Agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dan agar aparatur negara tetap bersikap netral, maka pengawasan dan penindakan harus ditegakkan dengan sangat disiplin dan tidak tebang pilih.
 
Hal tersebut disampaikan Dosen Universitas Indonesia (UI) yang juga pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI), Donny Gahral Ardian, di acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema: Netralitas Aparatur Negara dalam Pilkada, dan Pilpres. FGD diadakan pengurus Pusat ILUNI UI untuk mendapatkan masukan dari aparatur negara sekaligus menjawab pertanyaan publik dan alumni UI tentang netralitas aparatur negara. FGD diadakan di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat, Selasa (8/5).
 
FGD yang dibuka Ketua Umum Iluni UI, Arief Budhy Hardono, menghadirkan pembicara selain Donny Gahral Ardian, juga Staf Ahli bidang sosial ekonomi mabes Polri, Irjen Pol Dr Gatot Edy Pramono, Komisioner komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Prof Dr Prijono Tjipto Herijanto, staf ahli Badan Pengawas Pemilu Sulastio. Hadir sebagai penanggap antara lain Ketua Iluni UI, Eman Sulaeman Nasin, Sekjen Iluni UI, Andre Rahadian, Ahmad Fathul Bahri, Visnu Juwono, Brigjen (Pol) Nana Sujana dari Intelkam Polri, Kol Jefry dari Kemenko Polhukam dan Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Syarif.
 
"Prinsip aparatur negara itu netral dan tidak diskriminatif. Aparatur negara menjadi sorotan karena dia punya otoritas. Pihak oposisi selalu melihat bahwa  otoritas selalu dipakai oleh partai dan penguasa. Karena itu pemegang otoritas harus diyakinkan bekerja untuk negara dan untuk ketertiban umum bukan untuk mempromosikan  atau mengendorse suatu faksi dalam perpolitikan di Indonesia," lanjut Dony Gahral.

Menurut Dony, jika aparatur negara tidak netral akan menimbulkan ketidak percayaan masyarakat atau rakyat kepada aparatur negara sehingga pada akhirnya akan menimbulkan konflik. Akhirnya menjadi tugas Polri untuk menengahi atau mengatasi konflik. "Lebih berbahaya lagi kalau masyarakat tidak percaya pada institusi pemerintahan. Akan menimbulkan konflik vertikal," papar Donny Gahral Ardian.
 
Karena itu, lanjut Dony, untuk terciptanya kedamaian dan keamanan, pihak Polri/TNI dan ASN harus netral dan tidak berpihak kegolongan atau faksi politik apa pun dalam menjalankan tugasnya. Kepentingan negara harus diutamakan.
 


(Budi Nugraha/CN40/SM Network)