• KANAL BERITA

Tjahjo: Kepala Daerah Harus Paham Area Rawan Korupsi

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (Foto Istimewa)
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (Foto Istimewa)

SEMARANG, suaramerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar program Pilkada Berintegritas, dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana korups. Tidak hanya dari KPK, pembekalan antikorupsi juga dilakukan Kementerian Dalam Negeri, kejaksaan dan juga kepolisian.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi program pembekalan antikorupsi ini. Menurutnya hal tersebut merupakan langkah baik dalam upaya mencegah adanya tindak pidana korupsi. Sebab, sudah cukup banyak kepala daerah yang tertangkap KPK karena terjerat kasus korupsi dan sebagainya.

“Setidaknya mengingatkan kembali kepada seluruh kepala daerah dan calon kepala daerah, untuk lebih memahami area rawan korupsi dan memahami sistem tata kelola pemerintahan yang lebih berwibawa dan bermartabat. Dengan mengumumkan LHKPN yang dilakukan KPU Jateng dan jajarannya ini juga untuk membangun prinsip jujur,” kata Tjahjo dilansir dari Radio Idola.

Tercatat, ada 14 gubernur dan 75 wali kota/bupati dan wakilnya yang terjerat korupsi. Berdasarkan data tersebut, para kepala daerah termasuk calon kepala daerah harus bisa menghindari areal rawan korupsi.

Lanjutnya, areal-areal yang dianggap rawan korupsi, di antaranya adalah perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), penganggaran APBD sampai pelaksanaannya serta pembahasan dan pengesahan regulasi. Oleh karena itu, para kepala daerah dan calon kepala daerah bisa memahami hal itu.

Politikus PDI Perjuangan itu kembali menegaskan, para kepala daerah atau calon kepala daerah yang nanti terpilih jangan sampai menciderai sistem demokrasi dengan melakukan perbuatan korupsi.


(ER Maya/CN19/SM Network)