• KANAL BERITA

Kubu Deddy Mizwar Pertanyakan Larangan Calon Kepala Daerah Tampil di Televisi

foto: Istimewa
foto: Istimewa

BANDUNG, suaramerdeka.com - Wakil Ketua Tim Pemenangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, Asep Wahyuwijaya mempertanyakan aturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atas larangan program acara di televisi bagi calon kepala daerah. Baginya, kebijakan itu cenderung tendensius.

“Aturan KPI itu terkesan tendensius karena aturan ini sebenarnya untuk siapa? Apakah untuk semua peserta Pilkada yang ikut Pilkada 2018 ini atau hanya untuk satu orang calon saja?” katanya dalam keterangan yang diterima Selasa (8/5).

Menurut dia, hanya Deddy Mizwar sebagai calon kepala daerah yang berlatar belakang sebagai artis atau bintang film. Pekerjaan itu pun sudah dijalani jauh hari sebelum Pilkada. Adanya aturan seperti itu, imbuhnya, seperti menunjukan hanya diberlakukan untuk Deddy Mizwar semata.

Padahal sinetron yang dibintangi Deddy Mizwar yang akan ditayangkan pada bulan Ramadhan mendatang dipastikan bukan untuk kepentingan kampanye. “Tapi itu rutinitas yang sudah dilakukan setiap tahun sebelum Pilkada. Tidak hanya untuk sinetron baru ini, namun juga seri-seri sinetron lainnya,” kata Asep. 

Dalam sinetron itu, tegasnya, tidak ada upaya pencitraan atau mencitrakan diri baik secara implisit maupun secara eksplisit. Tidak ada simbol, gerak, atau candaan yang menggiring untuk keuntungan paslon nomor 4 di Pilgub Jabar itu.

“Deddy Mizwar main film tidak tiba-tiba karena itu memang profesinya artis, bintang film. Kalau ada calon kepala daerah yang tiba-tiba main film, itu boleh jadi untuk pencitraan atau mencitrakan diri, lebih jauhnya berkampanye,” jelas Asep.

Anggota DPRD Jabar ini menambahkan, soal larangan main film sebenarnya pernah didiskusikan dengan Bawaslu dan isu yang muncul adalah adanya kekhawatiran muatan kampanye dalam sinteron tersebut. 

Untuk memastikan sinetron ini mengandung muatan kampanye atau tidak, katanya, skrip atau skenario dari sinetron tersebut bisa diperiksa terlebih dulu. Bahkan, untuk mengeceknya, bisa melibatkan Badan Sensor Film (BSF). 

“BSF adalah pemegang otoritas yang mengkoreksi materi setiap tayangan sinetron dan film. Saya pikir BSF lah yang layak untuk menilai apakah sinetron Deddy Mizwar itu kampanye atau tidak,” katanya.


(Setiady Dwi/CN26/SM Network)