• KANAL BERITA

Gelar Rakernas, Oesman Sapta Odang Akan Disomasi

Foto: Istimewa
Foto: Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - DPP Partai Hanura kubu Daryatmo siap melayangkan somasi terhadap Partai Hanura versi Oesman Sapta Odang (OSO). Pasalnya, OSO bersama Sekjen Herry Lontung Siregar tetap menjalankan berbagai kegiatan politik dengan mengatasnamakan partai.

Padahal, kepengurusan mereka dianggap tidak sah karena Kemenkumham menunda SK tentang Restrukturisasi Kepengurusan atas perintah PTUN. Jadi, Partai Hanura harus mengacu pada SK sebelumnya yang mengakui OSO sebagai ketua umum dan Sarifudin Sudding sebagai sekjen.

"Pihak kami akan segera mengeluarkan peringatan hukum kepada pihak OSO. Somasi harusnya hari ini (kemarin) untuk menghentikan segala kegiatan politik dan perbuatan hukum yang bersandar kepada SK 01 (SK Kemenkumham yang ditunda). Jadi intinya kami akan memberikan somasi," kata Adi Warman selaku kuasa hukum Partai Hanura versi Daryatmo bersama Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Wisnu Dewanto dan Ketua DPP Didi Apriadi di Jakarta, Senin (7/5).

Kegiatan politik yang dilakukan OSO-Herry Lontung dalam waktu dekat adalah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Pekanbaru, 8-9 Mei ini. Menurut Adi Warman, kegiatan itu ilegal karena kepengurusannya tidak diakui pemerintah.

"Saya ingatkan, berdasarkan hukum menurut penetapan PTUN kegiatan tersebut adalah ilegal, bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Kemenkuham," tegasnya.

Ketua DPP Partai Hanura kubu Daryatmo, Didi Apriadi menambahkan, semua pihak harus ikut mematuhi putusan Kemenkumham.

"Semua pihak, lembaga-lembaga tinggi mapun Polri harus patuh dengan putusan PTUN, termasuk kegiatan Rakernas itu harusnya tidak bisa dilaksanakan.Semua pihak tanpa kecuali, bahkan termasuk Jokowi sebagai Presiden juga harus patuh dengan hukum karena Indonesia adalah negara hukum. Kalau pun ada pihak-pihak yang tidak patuh sama hukum maka silakan publik yang menilai," ujar Didi. 


(Arif M Iqbal /CN39/SM Network)