• KANAL BERITA

PKL KH Masykur Sepakat, Ki Hajar Dewantara Bertahan

foto: istimewa
foto: istimewa

SOLO, suaramerdeka.com - Upaya Pemkot untuk menata Pedagang Kaki Lima (PKL) kawasan Jurug-Pedaringan terus diupayakan untuk mencapai titik temu dan kesepakatan. Hingga kini setengah lebih PKL di Jl KH Masykur telah sepakat, namun PKL di Jalan Ki Hajar Dewantoro tetap menolak.

Beberapa pekan terakhir sejumlah pertemuan telah dilakukan antara Pemkot dengan PKL. Dalam pertemuan tersebut konsep penataan dipaparkan. Jika sepakat, langsung teken kontrak disurat pernyataan. Kemudian pedagang diarahkan membuat rekening guna pencairan ongkos bongkar dan ongkos angkut.

"Saya sadar jika selama ini berjualan di tanah pemerintah. Saya bakal ikuti aturan Pemkot jika harus dipindah, namun pemindahan tersebut harus jelas lokasinya," kata salah satu PKL Jl KH Masykur, Kasiyem, kemarin (7/5).

Kasiyem menyatakan, dirinya menempati tiga kios dengan berbagai ukuran dilahan pemerintah itu. Satu kios ukuran 4,5 x 2,4 meter dibangun sendiri sejak 2002 lalu. Sedangkan dua kios lainnya dia sewa dari pedagang lain.

Ratusan pedagang lain di Jalan KH Masykur sudah sepakat. Pemkot juga bakal memberikan santunan dengan jumlah Rp 65 ribu untuk bengunan permanen dan Rp 50 ribu untuk bangunan semi permanen. Proses pencarian dana telah berlangsung hingga hari ini.

Tetap Bertahan

Meski mayoritas PKL jalan KH Masykur sepakat, namun ratusan PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara yang berjajar memanjang dari Patung Soekarno Hatta hingga Alat Pemberi Isyara Lalu Lintas (APILL) Pedaringan tersebut memilih bertahan hingga ada solusi lebih baik.

"Pedagang lain boleh sepakat dengan penertiban yang dilakukan Pemkot. Namun kami tetap menolak," kata koordinator PKL Jalan Ki Hajar Dewantara, Ahmad Murjani.

Murjani, meminta Pemkot lebih mengutamakan penataan secara manusiawi. Jangan serta merta memindah pedagang jika lokasi yang direncanakan belum benar-benar siap ditempati. Pedagang berharap pertemuan kedepan lebih bersifat mufakat bukan pengambilan keputusan sepihak.

"Pedagang Jalan KH Masykur 70 persen menerima 30 persen menolak. Kami pedagang di Jalan Ki Hajar Dewantara seluruhnya menolak. Terdapat kabar bahwa batas penempatan lahan hingga 30 Juni nanti. H+7 kemudian langsung dieksekusi," kata dia.

Kepala Bidang PKL, Dinas Perdaganag Kota Surakarta, Didik Anggono mengungkapkan, meski belum semua sepakat dengan rencana penataan tersebut pihaknya optimistis bisa segera merampungkan masalah tersebut.

"Total jumlah PKL Jurug-Pedaringan lebih kurang 300 orang. Dari jumlah itu, 145 di Jalan KH Maskur sudah setuju, tinggal sedikit menunggu yang belum setuju. Saat ini dilanjutkan ke PKL di Jl Ki Hajar Dewantara,"  jelas Didik.

Menurut Didik pedagang ber-KTP Solo bisa mendapatkan tempat di selter atau pasar tradisional. Menanggapi alasan warga yang tidak sepakat lantaran selter dan pasar yang ditawarkan tak cukup ramai, pihaknya menekankan bakal terus mendampingi pedagang selama menempati lokasi baru.

"Kami minta teman-teman PKL ini tidak seenaknya sendiri, harus patuh aturan. Soal pasar dan selter yang tidak begitu aktif, harus bersama-sama menghidupkannya, yaitu Pemkot dan pedagang. Jika tetap ingin berjualan dilokasi lama, harus menggunkan aturan bongkar pasang. Hanya boleh berjualan sejak pukul 17.00-05.00," jelasnya.


(M Ilham Baktora/CN40/SM Network)