• KANAL BERITA

Sanksi Serapan Rendah, TPP ASN Ditunda

foto ilustrasi - istimewa
foto ilustrasi - istimewa

SRAGEN, suaramerdeka.com - Serapan anggaran di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen, ternyata masih sangat rendah. Hingga akhir April lalu, serapan anggaran APBD Kabupaten Sragen 2018 baru 15 persen.

Semestinya pencapaian serapan anggaran pada triwulan pertama, sudah 25 persen. Akibat penyerapan anggaran rendah, Pemkab memberi sanksi berupa penundaan pencairan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) Aparat Sipil Negara (ASN).

Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Tatag Prabawanto mengungkapkan, lambatnya serapan anggaran berimbas pada sanksi yakni penundaan pencairan TPP ASN. Terhitung Maret dan April, TPP ASN yang besarannya bervariasi antara Rp 700 ribu untuk yang terendah hingga yang tertinggi Rp 10 juta untuk Sekda, terpaksa belum dicairkan.

"Kami sengaja menunda dulu pencairan TPP sampai serapan anggaran benar-benar mencapai target," jelasnya.

Dari total sekitar 60 OPD di Sragen, jumlah OPD yang serapan anggarannya masih minim sekitar 35 atau lebih dari setengah.

Bupati Panggil OPD

Sekda mengakui masih rendahnya penyerapan anggaran tersebut. Dalam rapat koordinasi lintas OPD bersama bupati beberapa waktu lalu, disampaikan pentingnya upaya percepatan penyerapan anggaran.

Saat ini Pemkab terus menggenjot penyerapan anggaran tersebut. Sejumlah OPD yang serapan anggarannya masih rendah di antaranya Dinas Pekerjaam Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), serta beberapa kecamatan. Sementara OPD yang serapan anggarannya cukup tinggi adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), serta Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan).

"Rata-rata serapan anggaran hingga April ini baru 15%, padahal mestinya sudah mencapai 25 persen. Makanya seluruh OPD kami dorong untuk mempercepat serapan anggaran," tandas Sekda, belum lama ini.

OPD yang masih minim serapan anggaran tersebut sudah dipanggil Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan diminta menjelaskan kendala yang dihadapai. Ada beberapa alasan yang disampaikan seperti proses lelang yang masih berjalan atau pencairan anggaran mundur. ‘’Kami tetap mendorong OPD agar secepatnya menyerap anggaran," tandasnya.


(Basuni Hariwoto/CN40/SM Network)