• KANAL BERITA

Pro Kontra Sunat Perempuan di Indonesia Didiskusikan

Foto: Kemen PPPA
Foto: Kemen PPPA

BOGOR, suaramerdeka.com – Sunat perempuan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi perempuan sampai saat ini masih marak dilakukan di Indonesia. Sebagai upaya untuk menghilangkan praktik tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama dengan UNFPA Indonesia mengadakan Musyawaroh Ulama Pesantren; Mendialogkan Praktik Sunat Perempuan di Indonesia.

Asdep Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan Kemen PPPA, Maydian Werdiastuti menyampaikan kegiatan ini diselenggarakan untuk mencari titik temu pemahaman terkait permasalahan sunat perempuan antara pemerintah dan lembaga pesantren.

“Peran tokoh agama, yakni kalangan pesantren sangat strategis mengingat isu sunat perempuan sangat terkait erat dengan interpretasi ajaran agama, terutama agama Islam. Selain itu, pesantren juga memiliki akses dan pengaruh yang sangat kuat dalam masyarakat akar rumput Indonesia,” tutur Maydian di Bogor, baru-baru ini.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa terlepas dari pro dan kontra isu ini, tentunya perlu komitmen bersama untuk mencari solusi cara meminimalisasi ekses negatif sunat perempuan.

“Negara tentu saja tidak dapat mengatakan secara langsung tentang pelarangan sunat perempuan dan memang harus dicari bagaimana advokasi yang efektif ke masyarakat terkait hal ini,” kata Nasaruddin.

Sementara itu, wakil dari Pesantren Annur Yogyakarta, Moh. Rumayzijat mengatakan perlu adanya informasi yang jelas mengenai dampak negatif sunat perempuan, baik dari sisi kesehatan maupun mental.

Dosen UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, Atiyatul Ulya mengatakan pihaknya telah melakukan telaah terkait sunat perempuan. Menurutnya hadits yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan sunat perempuan tergolong dho’if atau lemah sehingga segala tidak menjadi perlu untuk dilaksanakan.


(Kemen PPPA/CN41/SM Network)