• KANAL BERITA

PKY Perlu Beri Award PN Terbaik

DISKUSI: Komisi Yudisial menggelar fokus grup diskusi tentang efektifitas PKY dalam mewujudkan peradilan bersih di Hotel Aston Inn Semarang. 
DISKUSI: Komisi Yudisial menggelar fokus grup diskusi tentang efektifitas PKY dalam mewujudkan peradilan bersih di Hotel Aston Inn Semarang. 

SEMARANG, suaramerdeka.com- Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Jateng perlu memberikan award atau penghargaan bagi Pengadilan Negeri (PN) terbaik dengan sedikit laporan dugaan pelanggaran para hakimnya.

Penghargaan itu perlu diberikan secara rutin tiap tahunnya, dengan maksud untuk memotivasi hakim agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pencari keadilan. Sekaligus upaya mewujudkan peradilan bersih. 

''PN dengan laporan pelanggaran (hakim- ) minim supaya bisa diberikan award. Sebaliknya, PKY juga perlu membuat data pengadilan negeri yang trennya banyak dugaan pelanggarannya,'' kata pakar hukum Undip, Lapon Tukan Leonard saat memberikan masukan dalam fokus grup diskusi yang digelar Komisi Yudisial di Hotel Aston Inn Semarang.

Jumlah personel PKY Jateng, dengan lima asisten dan satu koordinator tentu cukup berat untuk bisa mengoptimalkan pengawasan hakim di 35 PN se-Jateng. 

Melalui pendataan maupun pemberian penghargaan itu, Leo sapaan akrab Lapon Tukan ini menjelaskan, PKY bisa mengetahui kondisi peradilan di Jateng. Bagi pengadilan yang sudah baik, mereka selaku penerima penghargaan tentu akan semangat untuk menjaga reputasinya.

Menanggapi hal tersebut, Bidang Administrasi Penghubung KY RI, Ardhian Sumadhija mengakui sedang mendata anatomi badan peradilan. 

''Kami mengambil data hakim dan wawancara dengan pengadilan, di PKY Jateng ini ada enam PN yang dijadikan sampel pendataan. Dua di antaranya PN Semarang dan Demak,'' ungkapnya.

Di sisi lain, Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Unisbank, Karman Sastro mengusulkan PKY tidak hanya melakukan pengawasan perilaku hakim, tapi juga bisa membongkar mafia peradilan. Banyak hal pengurusan pengadilan yang pembayarannya sudah dilakukan lewat bank. 

''Tapi untuk pendaftaran surat kuasa ini, pembayarannya secara tunai. Bahkan, ada modus mendapatkan salinan putusan dilakukan pembayaran,'' jelasnya. Bagi mereka yang menjalani praktek dan berperkara di pengadilan, tentu akan mengetahui hal itu.


(Royce Wijaya/CN34/SM Network)