• KANAL BERITA

Parpol Seharusnya Cegah Mantan Koruptor Ikut Pemilu 2019

Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Upaya pencegahan korupsi dengan melarang mantan koruptor untuk berkompetisi dalam Pemilihan Umum 2019, seharusnya menjadi tugas partai politik. Karena hal itu untuk menghadirkan representasi parpol yang bersih di pemerintahan dan parlemen.

"Sehingga, keberatan parpol untuk melakukan poin tersebut sangat disayangkan. Karena hal itu merupakan sikap politik yang tidak proaktif dalam pemberantasan korupsi," kata Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia Kaka Suminta dalam pesan singkatnya, Sabtu (5/5).

Adapun pemerintah juga seharusnya dalam posisi terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yakni dengan ikut serta mencari jalan keluar dari kebuntuan regulasi untuk mencegah dan memberantas korupsi.

"Sedangkan Komisi Pemilihan Umum sebaiknya tak menghabiskan energinya dalam wacana semata. Akan tetapi harus tetap fokus pada tugas dan fungsi pokoknya, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang," ujarnya.

Antara lain seperti soal Daftar Pemilih Tetap (DPT), regulasi tahapan dan pembenahan sumber daya manusia seluruh jajarannya di seluruh tingkatan. Oleh karenanya, KIPP Indonesia mengajak semua pihak-khusunya masyarakat sipil-untuk menjadikan wacana larangan mantan koruptor berlaga, sebagai sebuah gerakan bersama.

"Khususnya untuk mencegah dan memberantas korupsi dalam Pemilu 2019. Hal itu karena pencegahan dan pemberantasan korupsi harus menjadi upaya bersama," tandasnya.

Berdasar Peraturan

Upaya dimaksud adalah dalam persoalan rekrutmen penyelenggara negara melalui Pemilu 2019. Dia menambahkan, apa yang dilakukan oleh KPU dengan mewacanakan pelarangan mantan koruptor untuk berkompetisi dalam Pemilu 2019, harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

"Namun keinginan KPU untuk menjegal para mantan koruptor untuk berlaga dalam Pemilu tahun 2019, mendapatkan tantangan dari berbagai pihak. Baik dari parpol maupun dari pihak pemerintah," tukasnya.

Pasalnya, dalam regulasi UU Nomor 7 tahun 2017 tidak diatur secara spesifik tentang hal tersebut. Sehingga pengaturan untuk melarang para terpidana korupsi tersebut, dianggap tidak memiliki dasar hukum.

"KPU sendiri menyatakan bahwa upaya yang dilakukan, merupakan bagian dari perbaikan kualitas pemilu melalui penyaringan kepesertaan yang bebas dari para mantan koruptor," tuturnya.

Di sisi lain, lanjutnya, langkah tersebut disambut baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu karena dinilai akan memiliki efek positif bagi pembangunan politik Indonesia, yang lebih bersih dan bebas korupsi.

"KPU menganggap bahwa apa yang dilakukannya sebagai langkah maju dalam rekrutmen anggota parlemen di semua tingkatan. Bahkan, KPK juga mendukung langkah KPU lainnya yang dilakukan KPU, yakni soal kewajiban menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk setiap peserta Pemilu 2019," paparnya.

Sementara bagi parpol, duet wacana antara KPU dan KPK yang berusaha menjegal para mantan koruptor dianggap berlebihan. Selain pelarangan mantan koruptor yang tidak diatur dalam regulasi pemilu, juga soal kewajiban menyerahkan LHKPN yang dinilai tidak relevan.

 "Hal itu karena tidak semua calon legislatif adalah pejabat negara. Namun KPK mengingatkan, mereka yang telah menjadi pejabat negara saat terpilih menjadi anggota legislatif, justru sulit untuk diminta LHKPN-nya," tegas Kaka.


(Saktia Andri Susilo/CN42/SM Network)