Ketua Bamus Adat Papua Pertanyakan KPK

\ News \ Nasional

Ketua Bamus Adat Papua Pertanyakan KPK

Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Adat Papua, Agus Ohee (Foto suaramerdeka.com/Benny Benke)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Adat Papua, Agus Ohee mengaku heran pelaporan dugaan kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Bupati Merauke, Johanes Gluba Gebze, sejak setahun lalu belum mendapat tanggapan dari aparat penegak hukum.

“Saya kecewa, karena ketika Presiden Jokowi mondar-mandir ke Papua untuk meyakinkan bahwa pemerintah pusat peduli pembangunan di sana, tapi pejabat yang ada di sana justru banyak yang diduga korupsi, terlibat gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang,” kata Agus Ohee di Jakarta, Jumat (4/5) kemarin.

Bamus TWAP menjadi tempat mengadu dan mengkordinir tujuh kelompok masyarakat adat yang tersebar di Papua. Luas areal untuk satu wilayah masyarakat terdiri dari 3 sampai 4 kabupaten.

Papua (Provinsi Papua dan Papua barat) terdiri dari 257 suku bangsa. Seluruh suku tersebut dikelompokkan menjadi tujuh wilayah adat.

Ketujuh wilayah adat 1. Mamta: Papua Timur Laut, 2. Saereri: Papua Utara/Teluk Cendrawasih,3. Domberai: Papua Barat Laut, 4. Bomberai: Papua Barat, 5. Anunya: Papua Selatan, 6. La Pagi: Papua Tengah, 7. Meepago: Papua Timur

Agus Ohee yang didampingi sejumlah tokoh adat dan parpol dari Merauke mengaku heran, karena seolah ada kekuatan besar yang melindungi sang bupati Merauke.
Padahal, masyarakat Merauke sudah lama melihat bagaimana ‘jual-beli jabatan’, pencucian uang, dan tindak korupsi lainnya secara masif terjadi.

Masyarakat sudah beberapa kali melakukan aksi demo. Setelah tak digubris melaporkan ke penegak hukum, termasuk ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

“Makanya kalau Presiden Jokowi mau serius membangun Papua, juga harus serius memberantas korupsi di sana. Karena, banyak anggaran pembangunan yang saya yakin diselewengkan," katanya lagi.

Seorang sumber yang diajak Agus Ohee namun tak mau disebutkan identasnya menyebut sejumlah penyelewengan.

Selain dugaan adanya ‘jual-beli’ jabatan, juga jual-beli proyek APBD di mana pelaksananya sudah ditentukan pejabat tertentu.

Akibat dari ‘permainan’ ini, lelang yang ada di Pemda tak lebih dari sekadar kamuflase untuk menggambarkan seolah semuanya berjalan ‘fair’. Padahal, semuanya seperti sudah diatur jauh sebelum proses lelang itu berlangsung.

Kalau semua bersih tentu, APBD Kabupaten Merauke yang kini mencapai RP2,3 triliun akan tampak membuahkan kemajuan. Tapi, yang terjadi di lapangan kan sangat berbeda.

Yang banyak terlihat mencolok kini mendadak banyak terlihat rumah-rumah mewah milik para pejabat di lingkungan Pemkab Merauke.

“Kalau selevel kepala dinas rumahnya kaya istana milik konglomerat, dari mana duitnya?” pungkas Agus Ohee .

(Benny Benke/CN19/SM Network)