• KANAL BERITA

Keterangan Pemkot Vs Warga Akan Dikonfrontasi Ombudsman Jateng

Foto:  Pengendara motor melintas di depan rumah warga yang dibangun di atas lahan Hak Pakai (HP) Nomor 105, kemarin. suaramerdeka.com/Yoma Times Suryadi
Foto: Pengendara motor melintas di depan rumah warga yang dibangun di atas lahan Hak Pakai (HP) Nomor 105, kemarin. suaramerdeka.com/Yoma Times Suryadi

SOLO, suaramerdeka.com - Ombudsman RI Perwakilan Jateng akan mengkonfrontasi antara keterangan Pemkot Surakarta dan warga. Ombudsman menemukan perbedaan antara keterangan Pemkot Surakarta dan penghuni lahan Hak Pakai (HP) Nomor 105, perihal proses penertiban lahan tersebut.

Untuk menemukan titik terang dugaan malaadministrasi keterangan kedua pihak perlu dikonfrontasi lebih lanjut.

‘’Masyarakat (penghuni lahan HP Nomor 105) menganggap sosialisasi yang dilakukan Wali Kota dan jajarannya belum maksimal. Bahkan saat forum itu digelar tidak dilakukan sosialisasi, melainkan sekadar pertemuan dan tidak membahas solusi atas kebijakan penertiban tersebut,’’ ungkap Asisten Ombudsman RI Perwakilan Jateng, Bellinda Wasistiyana Dewanty, Jumat (4/5).

Sebaliknya, lanjut Bellinda, Pemkot mengaku jika sosialisasi dan komunikasi terkait pengosongan lahan HP 105 sudah dioptimalkan. Solusi-solusi atas dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut, juga telah diberikan pemkot kepada warga.

‘’Itu berdasarkan klarifikasi Ombudsman kepada pihak terkait, seperti kelurahan, Wali Kota hingga jajarannya seperti Satpol PP.’’ Lantaran perbedaan keterangan tersebut, Ombudsman berencana menggelar konsiliasi guna mencapai titik temu kedua pihak.

Pertemuan yang bakal melibatkan seluruh pihak terkait itu, diharapkan bisa memperjelas persoalan tersebut. Ada perspektif yang berbeda antara Wali Kota dan warga.

‘’Ada perspektif yang berbeda antara Wali Kota selaku penyelenggara layanan publik, dan warga yang tinggal di sekitar Solo Techno Park (lahan HP Nomor 105) sebagai pengguna layanan. Konsiliasi itu diharapkan bisa menyamakan perspektif kedua pihak, sehingga bisa diperdalam lagi celah dugaan maladministrasi itu terletak di mana,’’ kata Bellinda.

Tunggu Koordinasi

Dia mengaku, belum bisa memastikan waktu pelaksanaan konsiliasi. Menurutnya, kegiatan itu harus menunggu koordinasi internal Ombudsman. ‘’Hasil konsiliasi itu akan menjadi pertimbangan kami, apakah perlu digelar mediasi atau tidak,’’ jelasnya.

Sejak akhir April, ORI Perwakilan Jateng tengah menyelidiki dugaan maladministrasi yang dilakukan pemkot dalam upaya penertiban bangunan liar di lahan HP Nomor 105. Penyelidikan itu didasari atas aduan warga yang diterima lembaga tersebut.

Sebanyak 15 bangunan dan hunian yang didiami 23 kepala keluarga (KK) di lahan tersebut ingin ditertibkan pemkot, guna mendukung pengembangan Solo Techno Park.

Terpisah Wali Kota FX Hadi Rudyatmo memutuskan untuk menunda eksekusi pembongkaran bangunan warga usai Lebaran. Apalagi, imbuhnya, penyelidikan dugaan maladministrasi tengah dilakukan Ombudsman.

‘’Yang jelas kami sudah menawarkan kompensasi berupa ongkos bongkar, ongkos transpor, dan kesempatan tinggal di rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) kepada warga,’’ tegas dia.


(Agustinus Ariawan/CN42/SM Network)