• KANAL BERITA

DKK Jepara Diminta Membina Jasa Katering

Foto: Sejumlah siswa SDN 6 Mulyoharjo yang dirawat di RSUD RA Kartini Jepara, baru-baru ini. (suaramerdeka.com/Adi Purnomo)
Foto: Sejumlah siswa SDN 6 Mulyoharjo yang dirawat di RSUD RA Kartini Jepara, baru-baru ini. (suaramerdeka.com/Adi Purnomo)

JEPARA, suaramerdeka.com – Menyusul keracunan siswa SD menjelang USBN,  Bupati Jepara Ahmad Marzuqi meminta Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) membina dan memperketat pengawasan jasa katering.  Pengawasan dan pembinaan terhadap jasa katering perlu secara terus menerus, terlebih saat ini masyarakat sedang ramai melakukan hajatan sehingga permintaan paket makanan dari jasa katering pun kian ramai.

Masalah keamanan pangan, kata Bupati, harus menjadi prioritas sehingga saya meminta DKK secara periodik melakukan pengawasan dan pengambilan sampel ke usaha jasa katering. Apalagi saat ini, masyarakat sedang melaksanakan tradisi ruwahan sehingga permintaan akan berkat meningkat.

‘’Jangan ditoleransi jasa katering yang memanfaatkan aji mumpung dengan membuat makanan yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan,’’ tutur Marzuqi.

Di sisi lain, Bupati juga meminta masyarakat berhati-hati dalam memilih jasa katering. Langkah termudah adalah dengan memilih jasa katering yang terdatar dan mendapatkan ijin dari dinas terkait.

‘’Pilihlah jasa katering yang sudah terdaftar dan memiliki izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) dan namanya sudah dikenal luas di masyarakat. Kesehatan dan keamanan pangan harus menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam memilih makanan, jangan tergiur karena harga murah,’’ katanya.

Data dari posko aduan, jumlah total pasien yang diduga keracunan 122 orang. Mereka diduga karacunan makanan saat acara istighatsah di SDN 6 Mulyoharjo dan ruwahan di RT 2 RW 4 Desa Mulyoharjo Kecamatan Jepara Kota.

Izin Industri

Untuk asa katering yang masuk industri rumahan, seharusnya mengurus izin produk industri rumah tangga (PIRT). Izin ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Dari prosedur pengurusan PIRT di DKK Jepara, pengurus harus melengkapi berkas administrasi.

Selanjutnya, dari DKK akan melakukan survei ke lokasi untuk melihat secara langsung proses pembuatan dan bahan-bahan yang digunakan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka izin belum bisa diberikan.

Izin PIRT masa berlakunya selama tiga tahun. Jika masa berlakunya habis bisa langsung diperpanjang. Selama tiga tahun berjalan, DKK juga akan melakukan inspeksi ke pengusaha makanan yang telah berizin. Selain itu juga ada pembinaan rutin dari Puskesmas setempat.

Sementara itu Kabid Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Mohamad Fakhrudin mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan sampel terkait kasus ini ke laboratorium di Semarang, Kamis kemarin.

Sampel yang dikirim yakni sampel makanan, bumbu, fases, muntahan pasien dan telur.

‘’Soal benar tidaknya pasien itu keracunan makanan, nanti akan diketahui dari hasil uji laboratorium ini,’’ tutur Fakhrudin.


(Adi Purnomo/CN42/SM Network)