• KANAL BERITA

Hermansyah: Penolakan dan Keberatan DPC Tidak Beralasan

Foto: Istimewa
Foto: Istimewa

SEMARANG, suaramerdeka.com – Penolakan dan keberatan dari beberapa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi di Jawa Tengah mengenai surat tugas yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi, dianggap tidak berdasar dan beralasan. Menurut Wakil Ketua Umum DPN Peradi Hermansyah Dulaimi SH MH, pembentukan DPC-DPC baru merupakan hasil Rakernas di Jakarta pada 2016 dan di Yogyakarta pada 2017 lalu.

“Hasil rakernas meminta DPN Peradi untuk segera membentuk DPC-DPC baru yang sudah memenuhi persyaratan, di mana minimal 15 orang advokat di wilayah PN setempat. Rencana pembentukan DPC baru di Solo dan Semarang adalah menjalankan rekernas,” kata Hermansyah saat dikonfirmasi melalui telepon, Jumat (4/5).

Ia menegaskan, pembentukan DPC baru bukan untuk kepentingan DPC induk tetapi kepentingan organisasi Peradi secara nasional. Maka masih kata dia, kalau ada keberatan dari ketua DPC sangat bisa dimaklumi karena akan mengurangi wilayah kerja dan anggotanya.

“Itu bukan pemimpin yang legowo, tidak ada alasan. Kecuali kami paksakan belum ada anggotanya dan membentuk DPC,” tambahnya.

Mengenai adanya keberatan dari sisi tidak melibatkan DPC induk, menurutnya tidak ada ketentuan harus melibatkan mereka tetapi fatsunnya ia sudah memerintahkan koordinator wilayah Jawa Tengah Djunaedi, untuk memberitahukan Ketua DPC tetapi kemungkinan ada miss komunikasi dan terlambat.

“Tidak ada ketentuan harus melibatkan, tanpa mereka pun itu bisa terlaksana dan kami bisa mengesahkan. Anggota pemegang kekuasaan tertinggi bukan DPC induk, tetapi anggota,” tuturnya.

Ia mengakui, kemungkinan tata krama kurang pas dan ketika muncul keberatan dari DPC Solo sudah dihubungi dan meminta maaf atas keteledoran ini dan sudah perintahkan Djunaedi memperbaiki komunikasi. “Kalau sekedar unggah ungguh, saya akui dan sudah minta maaf,” tambah Hermansyah.

Sedangkan mengenai mekanisme pembuatan surat tugas menurutnya, itu hanya wewenang ketua umum dan tidak ada yang dilanggar. Sesuai dengan ketentuan mekanisme surat tugas seperti itu, berbeda dengan surat keputusan harus ada ketua umum dengan sekjen atau wasekjen atau wakil ketua umum dengan sekjen atau wasekjen.


(Puthut Ami Luhur/CN41/SM Network)