• KANAL BERITA

DPC Peradi Semarang Keberatan Surat Tugas Pembentukan DPC Baru

Foto: suaramerdeka.com/Puthut Ami Luhur
Foto: suaramerdeka.com/Puthut Ami Luhur

SEMARANG, suaramerdeka.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Semarang berkeberatan dan menolak Surat Tugas Nomor: 103/DPN-PERADI/ST/IV/2018 tanggal 25 April 2018 ditanda tangani Ketua Umum Peradi.

Dalam surat tugas tersebut, Ketua Umum Peradi menunjuk dan menugaskan Wakil Ketua Umum Peradi Hermansyah Dulaimi SH MH dan Korwil Peradi Jawa Bagian Tengah D Djunaedi SH SpN untuk menghadiri dan mewakili Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi dalam Musyawarah Anggota Untuk Pembentukan DPC Peradi, Purworejo, Pati, Kudus, Jepara, Purwodadi dan Kendal.

Ketua DPC Peradi Semarang M Reza Kurniawan SH menyatakan, keberatan dan penolakannya berdasarkan Anggaran Dasar Peradi di Jawa Tengah sejak 2008 lalu telah dibentuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Peradi yang kemudian pada 2015 dirubah menjadi Koordinator Wilayah (Korwil). Tetapi sambungnya, sejak dibentuknya DPD atau Korwil Jawa Tengah tidak pernah melaksanakan tugasnya sebagaimana ketentuan yang ada.

“Atau setidak-tidaknya tidak pernah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan DPC-DPC di wilayah Jawa Tengah. Dengan demikian, dipastikan korwil Peradi Jawa Tengah tidak mengetahui perkembangan, kondisi dan keadaan DPC-DPC atau anggota-anggota yang berada di wilayahnya,” kata Reza di Semarang, Jumat (4/5).

Alasan keberatan dan penolakan lainnya, surat tugas yang dikeluarkan telah melanggar etika dalam berorganisasi karena semestinya menurut Reza, DPN Peradi sebelum mengambil sikap terlebih dahulu berkoordinasi dengan DPC Peradi Semarang yang lebih tahu keadaan dan kondisi di daerahnya. Apakah Peradi di wilayah tersebut sudah layak atau belum dibentuk DPC baru.

“Selain secara administratif, banyak hal yang harus dipersiapkam dalam pembentukan DPC,” tambah Reza.

Beredarnya surat tugas tersebut di wilayah Peradi Semarang, mengakibatkan adanya gejolak terutama timbul pertanyaan terkait dengan tidak adanya tanda tangan sekretaris jenderal (Sekjen) DPN peradi dalam surat tersebut yang bersifat khusus dan penting. Serta tidak adanya tanda tangan Sekjen masih menurut dia, tidak menutup kemungkinan dalam proses penerbitan surat tersebut memiliki muatan tertentu yang dilakukan oleh oknum-oknum atau pihak-pihak yang memiliki agenda khusus.

Untuk itu pihaknya meminta DPN Peradi, pertama, mencabut surat tugas tersebut di atas. Kedua, membatalkan musyawarah anggota untuk pembentukan DPC Peradi yang akan digelar di Pati Jawa Tengah, pada 15 Mei 2018 mendatang dengan agenda sebagaimana tersebut di atas. Ketiga, memberi kewenangan kepada DPC Paradi semarang untuk menugaskan koordinator cabang dalam Wilayah Peradi Semarang mempersiapkan musyawarah pembentukan DPC Peradi. Keempat, menonaktifkan kordinator wilayah Peradi di Jawa Tengah.

Sementara Sekretaris DPC Peradi Semarang Noer Kholis SH MH menyatakan, pihaknya sebenarnya tidak ada masalah dan justru senang jika tiap kabupaten terdapat DPC Peradi tetapi yang disayangkan mengapa pembentukan DPC baru ini tidak melibatkan induknya. Selain dari DPC Semarang masih menurutnya, keberatan juga datang dari DPC Surakarta dan DPC Magelang.


(Puthut Ami Luhur/CN41/SM Network)