• KANAL BERITA

LKPj Bupati Brebes Disorot DPRD

PARIPURNA : Anggota DPRD Brebes tengah mengikuti sidang paripurna tentang LKPj Bupati tahun 2017. (Foto: suaramerdeka.com/Bayu Setiawan)
PARIPURNA : Anggota DPRD Brebes tengah mengikuti sidang paripurna tentang LKPj Bupati tahun 2017. (Foto: suaramerdeka.com/Bayu Setiawan)

BREBES, suaramerdeka.com - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Brebes tahun 2017, mendapat sorotan DPRD Kabupaten Brebes saat rapat paripurna, kemarin. Sorotan yang dilontarkan di antaranya terkait masih tingginya anak putus sekolah dan masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah. 

Bahkan, para wakil rakyat itu mengaku kecewa atas kinerja Bupati Brebes Idza Priyanti dan jajarannya karena dinilai kurang seriu dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Terbukti, memasuki periode kedua jabatannya, dirasakan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. 

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Brebes, Zaki Safrudin P mengaku, prihatin jika melihat kinerja roda pemerintahan yang dipimpin Bupati Idza Priyanti. Indikasinya, dari LKPj tahun 2017 yang telah disampaikan itu, tidak berbeda jauh dari LKPj tahun sebelumnya.

Selain itu, topik yang disampaikan antara lain berkaitan dengan PAD, peneggakan peraturan daerah (perda) dan penempatan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Jujur saya kecewa karena tidak ada perubahan. PAD misalnya, hingga kini masih rendah. Daerah lain PAD yang didapat sudah masuk angka triliunan, di Brebes baru kisaran ratusan miliar, dan ini tidak ada upaya-upaya untuk peningkatan," ujarnya.

Sementara anggota Komisi IV DPRD Brebes, Sururul Fuad menyayangkan, hingga kini angka putus sekolah masih tinggi. Bahkan, angkanya mencapai lebih dari 17.000 anak di Brebes tidak bersekolah. Kondisi itu menunjukkan kinerja pemkab harus dimaksimalkan.

Menanggapi sorotan itu, Bupati Brebes Idza Priyanti menjelaskan, jika pihaknya sangat serius dalam mengelola potensi yang bisa meningkatkan PAD.Bahkan, jajarannya terus melakukan kajian-kajian dalam upaya meningkatkan PAD secara maksimal.

"Kalau masalah anak putus sekolah, kami juga telah mendorong dengan melakukan pendataan dan mengencarkan program gerakan kembali ke sekolah. Sehingga angka anak putus sekolah bisa turun. Kami juga berupaya mendirikan sekolah-sekolah non formal," jelasnya. 


(Bayu Setiawan/CN41/SM Network)