• KANAL BERITA

Penerima Subsidi Listrik Berkurang

Sosialisasi “Kebijakan Pelayanan di Bidang Ketenagalistrikan” di Solo, Kamis (3/5). (suaramerdeka.com / Langgeng Widodo)
Sosialisasi “Kebijakan Pelayanan di Bidang Ketenagalistrikan” di Solo, Kamis (3/5). (suaramerdeka.com / Langgeng Widodo)

SOLO, suaramerdeka.com - Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Hendra lswahyudi mengatakan, jumlah konsumen yang mendapatkan kompensasi TMP di 2016 sebesar Rp 29,7 milyar bagi 3,6 juta konsumen dan untuk kompensasi TMP 2017 sampai triwulan III sebesar Rp 27,68 miliar bagi 1.4 juta konsumen. "Pemerintah berharap, dengan semakin meningkatnya pelayanan PLN maka jumlah pelanggan yang dibari kompensasi TMP akan tarus menurun," kata dia.

Hal itu dikatakan di sela sosialisasi “Kebijakan Pelayanan di Bidang Ketenagalistrikan” di Solo, Kamis (3/5). Adapun tujuan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman kepada konsumen dan penyedia tenaga listrik terhadap kebijakan pelayanan ketenagalistrikan. Jadi, menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban, baik dari penyedia tenaga listrik maupun konsumen.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, kata dia selanjutnya, pelaku usaha ketenagalistrikan wajib menyediakan tenaga listrik sesuai standar mutu dan keandaian yang berlaku dan konsumen berhak untuk mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.

Selain itu, tambah dia, dengan diterapkannya tarif keekonomian maka PLN sebagai pelaksana usaha penyediaan tenaga listrik sesuai UU No 30/2009 diharuskan untuk Iebih meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Ia mengatakan, salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pelayanan konsumen adalah Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang terdiri atas 13 indikator.

Antara Iain mengatur mengenai kualitas tegangan, frekuensi, pemadaman listrik, penyambungan pelanggan baru, dan perubahan daya serta keakuratan pencatatan pemakaian kWh meter pelanggan. Pemerintah berharap agar keseluruhan indikator TMP dapat dijadikan indikator pinalti. Namun karena kemampuan PLN masih terbatas, sehingga kebijakan pinalti diberlakukan secara bertahap.

"Sejak diberlakukan tahun 2002, telah dilaksanakan perbaikan regulasi Tingkat Mutu Pelayanan secara bertahap. Mulai 2003 diberlakukan pinalti 10 persen.  Kemudian di 2011 ada peningkatan terhadap jumlah indikator penalti menjadi lima indikator. Di 2014 ada peningkatan besaran sanksi penalti yakni dari 10 persen menjadi 20 persen dari biaya beban atau rekening minimum," jelasnya.


(Langgeng Widodo/CN26/SM Network)