• KANAL BERITA

Presiden Diminta Serius Lindungi Rakyat dan Tegakkan Hukum Secara Adil

Foto: suaramerdeka.com / dok
Foto: suaramerdeka.com / dok

JAKARTA, suaramerdeka.com - Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Presiden Jokowi bertanggungjawab sekaligus berkewajiban melindungi keselamatan seluruh rakyat Indonesia, baik yang mendukung maupun yang menginginkan pergantian presiden.

Karena itu apabila dalam suatu tempat terdapat dua kelompok masyarakat yang berbeda pandangan politik, pemerintahan Jokowi harusnya membuat skat sehingga satu sama lain tidak bertemu. Tidak ada satu anggota masyarakat pun yang terluka apalagi jatuh korban. Bukan malah sebaliknya, hanya melindungi satu kelompok masyarakat terutama yang mendukung dirinya.

“Karena itu kami meminta Presiden Joko Widodo bersungguh-sungguh menjaga keselamatan seluruh rakyat Indonesia baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Apabila dalam suatu acara seperti yang terjadi di car free day hari Minggu, 29 April lalu, terdapat dua kelompok masyarakat yang menolak dan mendukung dirinya. Sudah seharusnya  Presiden melalui aparat keamanan menjaga dan memisahkan dua kelompok masyarakat tersebut sehingga tidak terjadi gesekan atau konflik fisik. Bukan sebaliknya, membiarkan dua kelompok masyarakat yang berbeda pilihan politik ini dipertemukan atau malah kelompok masyarakat yang satu dilindungi yang satu dibiarkan,” papar Ketua Umum Himpunan Masyarakat Profesional Muslim Alumni Universitas Indonesia yang tergabung dalam Solusi UI (Solidartitas Muslim Alumni UI), Kamis (2/5) di di acara diskusi keamanan menjelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 di Jakarta.

Ketua Umum Solusi UI ini juga meminta aparat kepolisian bersikap profesional dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Dia berharap penegak hukum tidak masuk atau tidak terpengaruh dalam sandiwara atau skenario yang dibuat kelompok tertentu. Apalagi bila kelompok masyarakat tersebut mengeluarkan tuduhan kepada kelompok yang berbeda pandangan dan pilihan politiknya dengan tuduhan melakukan tindakan pelecehan.

“Padahal dari berbagai tayangan yang diungkap netizen, terlihat adanya adanya kelompok tertentu yang berpura pura menjadi kelompok lawan kemudian melakukan tindakan yang tidak terpuji terhadap anggota kelompoknya sendiri, untuk menjelek-jelekan kelompok lawan politiknya. Nah kami berharap pihak aparat keamanan bersikap profesional dan independen bukan mengikuti skenario kelompok –kelompok tertentu yang sedang dekat dengan penguasa,” papar Sabrun Jamil.

Hadir dalam acara tersebut Sekjen Solusi UI Eman Sulaeman Nasim, Wakil Ketua Solusi UI Djen Rizal dan Ahmad Ghufron, serta Ketua bidang kajian hukum Solusi UI  Feisal Syahmenan.


(Budi Nugraha/CN26/SM Network)