• KANAL BERITA

Polisi Telusuri Penyandang Dana Kericuhan di Simpang Tiga UIN Jogja

Foto: merdeka
Foto: merdeka

SLEMAN, suaramerdeka.com - Penyidikan kasus unjuk rasa dalam rangka Hari Buruh Internasional yang berakhir ricuh di simpang tiga Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta terus dilakukan. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menelusuri ada tidaknya penyandang dana terhadap aksi unjuk rasa anarkis tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda DIY Kombes Pol Hadi Utomo mengakui bahwa pengusutan ada tidaknya penyandang dana aksi tersebut memang merupakan bagian dari penyidikannya. Meski begitu, Hadi meminta waktu untuk memastikan ada atau tidaknya hal tersebut.

"Kami akan coba menelusuri kembali (penyandang dana) karena dari hasil pemeriksaan sementara diketahui bahwa biaya pembuatan spanduk dan membeli perlengkapan unjuk rasa adalah biaya mereka sendiri," papar dia.

Hadi meminta waktu untuk menyelidiki adanya kemungkinan aliran dana. Sebab, untuk penyelidikan seperti itu dipastikan melibatkan instansi lain.

"Kami tak bisa kerja sendirian. Ini perlu waktu karena melibatkan instansi lainnya. Seperti bank, atau OJK misalnya," tegas dia.

Dalam perkembangannya, usai menetapkan tiga mahasiswa sebagai tersangka kericuhan dan pembakaran pos polisi saat unjuk rasa May Day, Polda DIY pun kembali menetapkan tersangka tersangka lainnya.

Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan bagian dari 69 orang yang diamankan saat unjuk rasa anarkis tersebut. Setelah AM, MC dan MI ditetapkan tersangka sehari setelah kejadian, tersangka baru lainnya yakni BV, WAP, ZW, EA, AMH, MS, RAP, HSB dan MA.

"Total ada 12 tersangka yang sudah kami tetapkan. Penetapan mereka dilakukan setelah pemeriksaan secara marathon dengan mencocokkan alat bukti serta berbagai peran masing-masing sesuai dengan apa yang dilakukan pada saat peristiwa terjadi," ungkapnya.

Dari 12 tersangka, Hadi menyebut empat diantaranya tidak dilakukan penahanan. Sementara sisanya ditahan mulai 2 Mei dan mereka dijerat dengan pasal berlapis seperti Pasal 187, 170, 406 KUHP yang pada intinya salah satu pasal menyebutkan adanya dugaan menghasut dan mengajak untuk melakukan kerusuhan. Selain itu juga menyebutkan adanya perencanaan pada aksi unjuk rasan anarkis itu.


(Gading Persada /CN33/SM Network)