• KANAL BERITA

Gugatan Ditolak, PT Havindo Banding ke PTTUN

Terkait SK Pembekuan Izin Lingkungan

Pekerja PT Havindo saat mengambil sampel bekatul untuk dibawa ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. (suaramerdeka.com/ Royce Wijaya)
Pekerja PT Havindo saat mengambil sampel bekatul untuk dibawa ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. (suaramerdeka.com/ Royce Wijaya)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Gugatan pabrik pakan ternak PT Havindo Pakan Optima untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Semarang nomor 660.1/3587/B.IV/VIII/2017 tentang Sanksi Administratif berupa Pembekuan Izin Lingkungan Hidup, tidak dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

Atas putusan tersebut, PT Havindo melalui kuasa hukumnya, Sandy Christanto secara resmi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya.

''Kemarin (Rabu, 2/5), kami resmi mengajukan banding ke PTTUN Surabaya,'' jelas Sandy disela-sela kunjungan koalisi masyarakat sipil Kota Semarang dan praktisi lingkungan hidup, Otniel Moeda di kantor Havindo, Kamis (3/5).

Majelis hakim PTUN Semarang yang diketuai Hery Wibawa didampingi dua anggotanya, Sofyan Iskandar dan Sardjoko menyatakan, gugatan pemohon tidak dapat diterima, sehingga permohonan menunda pelaksanaan obyek sengketa tidak dapat dilaksanakan.

Kunjungan praktisi lingkungan hidup itu sekaligus untuk mengambil tiga sampel pakan ternak, yakni bekatul, jagung, dan Pollard (bagian dalam kulit gandum) secara acak untuk selanjutnya dibawa ke Dinas Lingkunga Hidup (DLH) Kota Semarang.

Sandy mengatakan, para pihak seharusnya tidak hanya melihat sepotong putusan ini. Nasib ratusan buruh pabrik juga perlu diperhatikan karena mereka bekerja mencari nafkah di PT Havindo. Ia mempertanyakan, apa pembekuan dan proses pencabutan izin lingkungan ini sudah benar atau tidak.

''Susah mengkonsultasinya ke instansi terkait, seolah sudah terblokir komunikasinya. Karena itu, jika perkara sudah berkekuatan hukum tetap, kami akan mengajukan izin lingkungan lagi,'' ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Otniel pensiunan ASN yang pernah menjabat Kepala Bidang Pengkajian Dampak dan Pengembangan Teknologi Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jateng menyatakan, pencabutan izin lingkungan PT Havindo bertentangan Undang-Undang (UU) Nomor 32/ 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sesuai ketentuan, ada tahapan yang harus dipenuhi, mulai surat peringatan, teguran, sanksi administratif, hingga audit lingkungan untuk menyatakan terjadinya pelanggaran.

''Dalam hal ini, tidak ada audit lingkungan dan pengelola kawasan industri candi juga tidak pernah dilibatkan. Padahal, mereka memiliki Amdal sebagai dasar memberikan izin pabrik ini (PT Havindo-red) hingga berdiri,'' jelasnya.

Atas keluhan terhadap aktifitas pabriknya, Direktur PT Havindo mengaku sudah memenuhi permintaan institusi terkait. ''Sempat, kami beberapa kali berhenti operasi untuk melakukan fumigasi dan pengasapan,'' katanya. Namun, tidak pernah ada respons atas perbenahan yang dilakukannya.


(Royce Wijaya/CN33/SM Network)