• KANAL BERITA

Pencabutan Gelar Akademik Koruptor Wewenang Institusi Perguruan Tinggi

Foto: istimewa
Foto: istimewa

BANDUNG, suaramerdeka.com - Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) Muhammad Dimyati mengatakan pencabutan gelar akademik bagi koruptor bukan hal yang mustahil dilakukan.

Namun, hal tersebut menjadi wewenang institusi tempat pelaku korupsi pernah mengeyam pendidikan. Adapun pencabutan gelar akademik di luar perguruan tinggi yang bersangkutan hanya sebatas rekomendasi.

“Silahkan memberikan masukan dan kami sudah menerima hal itu. Tetapi biarkan nanti institusi yang mempunyai kewenangan yang memutuskannya. Toh, mereka nanti mempunyai screening sendiri untuk mempertimbangkan berbagai masukan,” katanya usai diskusi ‘Pembangunan Iklim Akademis dan Profesi Sebagai Seorang Ilmuwan’, di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Rabu (2/5).

Menurutnya, pencabutan gelar bagi koruptor membutuhkan pertimbangan yang matang. Termasuk salah satunya kajian komprehensif dari tim penilaian angka kredit (PAK).

"Ada kriteria mencabut gelar, tapi itu kembali institusi yang memberikan. Etik mungkin juga masuk," tambahnya.

Sebelumnya, Majelis Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum mendorong pencabutan gelar bagi pelaku korupsi. Hal itu bertujuan untuk menekan angka korupsi yang dewasa ini dinilai makin mengkhawatirkan.

Menurut Ketua Dewan Guru Besar (DGB) Prof. Dr. Yusram Massijaya pencabutan gelar memungkinkan dilakukan oleh institusi tempat pelaku korupsi mendapatkan gelarnya.

Sementara, Majelis Dewan Guru Besar tidak bisa mencabut, tapi bisa merekomendasikan. Dia menambahkan yang mengeksekusi pencabutan gelar adalah rektor.


(Kartika Runiasari/CN33/SM Network)