• KANAL BERITA

Wajar Jika BPJS Kesehatan Banyak Komplain

Baru Empat Tahun Berjalan

PENJELASAN: Sekretaris ARSSI Surakarta Yohanes Benny dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta Agus Purwono memberi penjelasan usai fokus diskusi JKN 2018. (suaramerdeka.com / Langgeng Widodo)
PENJELASAN: Sekretaris ARSSI Surakarta Yohanes Benny dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta Agus Purwono memberi penjelasan usai fokus diskusi JKN 2018. (suaramerdeka.com / Langgeng Widodo)

SOLO, suaramerdeka.com - Pasien, peserta BPJS Kesehatan, bisa langsung minta fasilitas kesehatan tingkat primer (FKTP) di rumah sakit lintas wilayah, termasuk di rumah sakit yang bukan mitra BPJS Kesehatan sekali pun. Bahkan bagi pasien dalam kondisi darurat atau kritis, cukup menunjukan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan pada rumah sakit yang dituju.

Hal itu dikatakan sekretaris Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Surakarta dokter Yohanes Benny, ketika menjawab pertanyaan peserta dalam fokus diskusi JKN 2018 bertema "Kenal Lebih Dekat Program JKN, Pelayanan dan Manfaatnya bagi Masyarakat", di aula RS PKU Muhammadiyah Solo, Rabu (1/5). "Aturannya memang seperti itu. Namun karena tingkat pemahaman pengelola dan petugas masing-masing rumah sakit berbeda, maka aplikasi di lapangan menjadi berbeda, tidak seperti yang diinginkan," kata dokter Benny.

Selain mempertanyakan sulitnya peserta BPJS Kesehatan masuk rumah sakit di luar wilayah coverage, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Solo Hudi Wasisto juga mempertanyakan surat rujukan yang berkali-kali untuk sakit yang sama serta obat yang sama tapi khasiatnya beda.

Ketua HR Forum Sri Saptono Basuki mempertanyakan sinkronisasi kewajiban mendaftarkan karyawan yang sudah ikut JKN PBI (KIS dan Jamkesmas) menjadi tanggungan perusahaan. Alur birokasi pelayanan yang panjang terkait fasilitas kesehatan tingkat pertama di rumah sakit tipe C. Jadi, dalam kenyataannya, karyawan jadi tidak berobat dan kehilangan waktu produktif.

Dalam pemahaman emergency gawat darurat, pasien kadang bingung, kok tidak segera diambil tindakan medis di rumah sakit. "Diskriminasi pelayanan dan untransparansi terkait biaya naik kelas dan pelayanan di rumah sakit, saya kira masih terjadi," kata manager HRD PT Sritex itu.

Sementara itu Kepala HRD Luwes Group Bengawan berterima kasih pada BPJS Kesehatan atas kerja sama yang telah terjamin selama ini. Namun pihaknya mengkritik pelayanan rumah sakit yang tidak seperti diharapkan. "Saya minta transparansi dari pihak rumah sakit atas obat yang diberikan pada pasien," kata Beng, begitu dia akrab disapa.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta Agus Purwono mendukung penuh transparansi rumah sakit dalam memberi pelayanan pada para pasien peserta jaminan kesehatan nasional-kartu Indonesia sehat (JKN-KIS). Menurut dia, transparansi itu tidak hanya obat yang diberikan pada pasien tapi juga menyangkut daftar antrian pasien, ketersediaan kamar atau bangsal, dan biaya. "Bagi negara yang mau masuk menjadi negara maju, maka harus ada sistem jaminan sosial bagi warganya, termasuk Indonesia," kata Agus.


(Langgeng Widodo/CN26/SM Network)