• KANAL BERITA

Komisi VI DPR Desak Pendekatan Kemanusiaan

Warga Penolak Bandara

KUNJUNGAN LAPANGAN: Rombongan Komisi VI DPR RI mendapatkan pemaparan dari PT Angkasa Pura I saat kunjungan lapangan di lokasi pembangunan bandara NYIA di Kecamatan Temon, Kulonprogo. (suaramerdeka.com / Panuju Triangga)
KUNJUNGAN LAPANGAN: Rombongan Komisi VI DPR RI mendapatkan pemaparan dari PT Angkasa Pura I saat kunjungan lapangan di lokasi pembangunan bandara NYIA di Kecamatan Temon, Kulonprogo. (suaramerdeka.com / Panuju Triangga)

KULONPROGO, suaramerdeka.com – Komisi VI DPR RI meminta PT Angkasa Pura I melakukan pendekatan kemanusiaan kepada warga penolak bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang masih bertahan di dalam wilayah Izin Penetapan Lokasi (IPL). Untuk melihat perkembangan progres pembangunan bandara tersebut, rombongan Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan ke lapangan di Kecamatan Temon, Kulonprogo, Rabu (2/5).

Ketua Komisi VI DPR RI, Teguh Juwarno mengatakan, kunjungan tersebut untuk memastikan progres pembangunan NYIA sudah sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu juga melihat persoalan-persoalan yang masih dihadapi dan mengingatkan upaya antisipasi kemungkinan-kemungkinan hambatan dan kendala yang dihadapi. “Karena bagaimanapun sampai hari ini masih ada beberapa warga yang belum rela, belum bersedia (tanahnya dibebaskan),” kata Teguh di sela-sela kunjungan.

Menurutnya, walaupun bila mengacu pada aturan perundang-undangan penolakan warga tersebut tidak menghambat proses pembangunan, namun pihaknya meminta agar PT Angkasa Pura I melakukan pendekatan dari sisi kemanusiaan. Warga penolak harus diyakinkan dengan segala cara agar memahami bahwa pembangunan NYIA merupakan fasilitas umum yang akan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Yogyakarta pada umumunya dan Kulonprogo khususnya.

“Kalau mengacu aturan perundangan kan sebenarnya tidak (menghambat), tapi ini kan sisi kemanusiaan, jangan terus kemudian BUMN menang-menangan. Tetap turunkan orang, yakinkan, cari cara misalkan ajak tokoh ajak masyarakat, walaupun mereka (warga) pokoknya nggak mau ya kita tetap jalan, toh untuk pembangunan runway tidak bersinggungan dengan mereka,” katanya.

Setelah direlokasi, lanjutnya, warga tersebut harus disiapkan menghadapi peralihan penghidupan. Di antaranya dengan diberikan pelatihan-pelatihan dan anaknya diakomodir memperoleh pekerjaan di bandara, dengan modal yang ada bisa diberi pendampingan agar memiliki usaha, serta diberi prioritas mendapatkan kios di sektor UKM bandara. “Kan BUMN juga punya tugas untuk melakukan pembinaan dalam bentuk bina lingkungan. Langkah-langkah itu banyak sekali,” imbuhnya.

Dirut PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi mengatakan, saat ini warga penolak yang masih bertahan di wilayah IPL sekitar 37 keluarga yang menempati 31 rumah. Proses pembayaran ganti rugi secara konsinyasi sudah ada penetapan dari pengadilan dan pihaknya sudah memberikan Surat Peringatan (SP) I, II, dan III kepada warga agar segera mengosongkan bangunan dan lahan serta pindah dari wilayah IPL.

“Rencana dalam waktu dekat akan kami lakukan pemindahan. Karena proyek ini harus segera berjalan karena sangat ditunggu oleh masyarakat Jogja. Untuk pemindahan kami juga memberikan opsi rumah kontrakan di tempat lain,” katanya.


(Panuju Triangga/CN26/SM Network)