• KANAL BERITA

UNBK, GTT/PTT Kebumen Siap Cuti Bersama

AKSI GURU: Ribuan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap berjalan kaki mengelilingi Alun-alun sebelum menggelar aksi di depan Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen pada 12 Februari 2018. (suaramerdeka.com/Supriyanto)
AKSI GURU: Ribuan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap berjalan kaki mengelilingi Alun-alun sebelum menggelar aksi di depan Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen pada 12 Februari 2018. (suaramerdeka.com/Supriyanto)

KEBUMEN, suaramerdeka.com - Para guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) yang bekerja di SD dan SMP negeri di Kebumen bakal cuti bersama mulai, Kamis (3/5) besok. Mereka tidak akan bekerja sampai Pemkab Kebumen mampu memberikan pengakuan dan pengesahan GTT/PTT sebagai tenaga pendidik dan kependidikan sekolah negeri di Kebumen.

Surat peberitahuan cuti bersama yang ditandatangani oleh Ketua Forum GTT/PTT Kebumen Ahmad Zahri dan Sekretaris Umum Sunarto disampaikan kepada kepala sekolah, komite sekolah, ketua PGRI hingga Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz. Rencana libur massal para GTT/PTT tersebut bertepatan dengan pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)  untuk Sekolah Dasar. 

Menurut Sunarto,  cuti bersama merupakan luapan ekspresi GTT/PTT atas ketidakpedulian Pemkab Kebumen pada pengakuan mereka terhadapnya.  Cuti bersama secara serempak tersebut bertujuan untuk menggugah kesadaran seluruh lapisan masyarakat Kebumen akan penting dan urgensinya GTT/PTT di sekolah negeri selama ini. 

"Hampir semua pekerjaan rumah tangga sekolah negeri, tingkat SDN utamanya, yang adalah GTT/PTT. Lalu bagaimana mungkin, negara tidak mau hadir menyikapi  masalah ini di Kebumen? Padahal daerah lain sudah melaksanakan dan melakukannya," ujar Sunarto kepada Suara Merdeka, Rabu (2/5).

Cuti bersama GTT/PTT di Kebumen, imbuh dia jangan sampai ada anggapan sabotase atas pekerjaan pemerintah. Tetapi dia mengajak pemerintah berfikir dengan jernih, bagaimana pemerintah memberikan kewajibannya dalam memberikan pengakuan pada GTT/PTT Kebume. 

"Para pejabat Kebumen jangan keseringan mengumbar ancaman, intimidasi pemecatan pada GTT/PTT yang mau melakukan cuti bersama. Tapi sudahkah para pejabat berfikir dan memberikan aksi nyata untuk bisa memberikan pengakuan pada GTT/PTT di Kebumen," ujarnya.

Dapatkan Pengakuan

Lebih lanjut Sunarto menambahkan, sampai saat ini para GTT/PTT di sekolah negeri belum mendapat pengakuan dari pemerintah sebagai tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan sekolah negeri, berupa SK bupati/walikota bagi GTT/PTT SDN dan SMPN serta SK Gubernur bagi GTT PTT SMAN dan SMKN.

GTT/PTT Kebumen telah memperjuangkan pengakuan itu sejak 2012 hingga sekarang. Mereka meminta pengakuan mendapatkan SK dengan mendasari PP Nomor  19 tahun 2017 pasal 59 ayat 3 tentang guru dan Permendikbud Nomor 26 tahun 2017 tentang Juklak juknis penggunaan dana bos. Salah satunya, berisi penghonoran GTT/PTT bisa diambilkan dari dana bos sebanyak 15% dengan syarat mereka harus ber-SK bupati maupun SK gubernur.

"Kebutuhan GTT/PTT  kabupaten ber- SK bupati  merupakan keniscayaan. Bagaimana mungkin suatu instansi pemerintah mempekerjakan seseorang namun mereka tidak tercatat secara resmi di data base kepegawaian sebagai tenaga pendidik dan kependidikan sekolah negeri tersebut," ujarnya.

Dia menambahkan, GTT/PTT  Kebumen membutuhkan pengakuan dari Pemkab Kebumen agar bisa  ikut  PPG guru, mengurus NUPTK bagi yang belum memilikinya, dan dapat dijadikan syarat menerima honor GTT/PTT dari dana bos secara transparan dan akuntabel. 


(Supriyanto/CN39/SM Network)