• KANAL BERITA

DPR Minta Kemenlu Optimalkan Diplomasi

Batalkan Larangan Ekspor CPO

Foto: Istimewa
Foto: Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo angkat bicara, terkait dengan wacana Uni Eropa melarang penggunaan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dalam bahan bakar nabati dari Indonesia pada 2021.

Bambang meminta Komisi VI dan Komisi VII DPR mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag), khususnya Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, untuk berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Koordinasi antara  Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) guna mengkaji secara mendalam wacana pelarangan ekspor CPO dari Indonesia oleh Parlemen Eropa sebagai badan parlementer dari Uni Eropa," kata Bambang dalam pernyataan persnya yang diterima Rabu siang (2/5).

Selain itu Bambang meminta Komisi I DPR dan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI dengan Uni Eropa, secara bersama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, untuk melakukan upaya diplomasi parlemen ke Komite Lingkungan, Kesehatan Publik, dan Keamanan Pangan Parlemen Eropa atau Uni Eropa yang melarang ekspor CPO dari Indonesia, guna membatalkan wacana pelarangan tersebut.

"Harus dioptimalkan upaya diplomasi, guna membatalkan wacana pelarangan tersebut," kata pria yang akrab dipanggil Bamsoet tersebut.

Selain itu, Bamsoet juga meminta Komisi IX DPR mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Indonesia yang terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam pemberian upah pekerja, sesuai dengan Pasal 88 ayat (1) dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;

"Bila terbukti perusahaan kelapa sawit di Indonesia melakukan pelanggaran tersebut, maka saya meminta Komisi IV DPR mendorong Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) RI, untuk mencabut izin perusahaan-perusahaan itu," pungkas politisi Partai Golkar tersebut. 


(Hartono Harimurti/CN39/SM Network)